
Pemerintah Siapkan Rp150 Miliar untuk Banjir dan Longsor
Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Senin, 16/11/2015 23:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan pemerintah akan menyiapkan Rp 150 miliar untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor.
"Saya sudah instruksikan juga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rapat koordinasi lagi dengan semua gubernur terkait antisipasi banjir dan longsor," kata Puan di Jakarta.
Puan mengatakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyatakan siap melakukan pencegahan banjir dan longsor. Apalagi, kata Puan, setiap daerah sudah memiliki peta rawan banjir dan longsor.
"Saya harap semua pihak bisa melakukan usaha teknis. Semua pusat data BNPB juga harus disiagakan 24 jam. Pastikan pula biopori tidak tersumbat," kata Puan.
Ia juga menyatakan telah melakukan koordinasi soal sampah yang setiap tahunnya juga menjadi masalah di musim hujan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan anggaran Rp 150 miliar merupakan dana siap pakai (DSP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana itu akan didistribusikan ke masing-masing daerah dalam bentuk uang untuk antisipasi banjir dan longsor.
"Tentunya kalau adanya ancaman bencana, maka pemerintah daerah harus melakukan kegiatan tanggap darurat misalnya melakukan kegiatan keposkoan, mobilisasi, pengerahan pemberdayaan manusia, dan sebagainya. Peruntukkan Rp 150 miliar itu untuk seluruh Indonesia," katanya.
Willem mengatakan kepala daerah yang menggunakan DSP itu akan akan didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar terjaga akuntabilitasnya. (utd/utd)
"Saya sudah instruksikan juga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rapat koordinasi lagi dengan semua gubernur terkait antisipasi banjir dan longsor," kata Puan di Jakarta.
"Saya harap semua pihak bisa melakukan usaha teknis. Semua pusat data BNPB juga harus disiagakan 24 jam. Pastikan pula biopori tidak tersumbat," kata Puan.
Ia juga menyatakan telah melakukan koordinasi soal sampah yang setiap tahunnya juga menjadi masalah di musim hujan.
"Tentunya kalau adanya ancaman bencana, maka pemerintah daerah harus melakukan kegiatan tanggap darurat misalnya melakukan kegiatan keposkoan, mobilisasi, pengerahan pemberdayaan manusia, dan sebagainya. Peruntukkan Rp 150 miliar itu untuk seluruh Indonesia," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
LIHAT SEMUA
Berita Daerah Terbaru
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

Moeldoko Ditetapkan Ketua Umum Demokrat Versi KLB Sumut
Nasional • 3 jam yang lalu
AHY: KLB di Sumut Ilegal dan Inkonstitusional
Nasional 1 jam yang lalu
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Versi KLB via Telepon
Nasional 3 jam yang lalu