Pemerintah Siapkan Rp150 Miliar untuk Banjir dan Longsor

Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Senin, 16/11/2015 23:07 WIB
Pemerintah Siapkan Rp150 Miliar untuk Banjir dan Longsor Seorang anak berkebutuhan khusus, berada di dekat sekolahnya yang tertimbun longsor, di Batugadang, Karangputih, Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/11). Intensitas hujan tinggi pada Rabu (11/11) itu, menyebabkan longsor dan merusak satu unit rumah dan satu sekolah dengan tiga orang anak mengalami luka-luka dan patah tulang. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitr)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan pemerintah akan menyiapkan Rp 150 miliar untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor.

"Saya sudah instruksikan juga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rapat koordinasi lagi dengan semua gubernur terkait antisipasi banjir dan longsor," kata Puan di Jakarta.
Puan mengatakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyatakan siap melakukan pencegahan banjir dan longsor. Apalagi, kata Puan, setiap daerah sudah memiliki peta rawan banjir dan longsor.

"Saya harap semua pihak bisa melakukan usaha teknis. Semua pusat data BNPB juga harus disiagakan 24 jam. Pastikan pula biopori tidak tersumbat," kata Puan.


Ia juga menyatakan telah melakukan koordinasi soal sampah yang setiap tahunnya juga menjadi masalah di musim hujan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan anggaran Rp 150 miliar merupakan dana siap pakai (DSP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana itu akan didistribusikan ke masing-masing daerah dalam bentuk uang untuk antisipasi banjir dan longsor.

"Tentunya kalau adanya ancaman bencana, maka pemerintah daerah harus melakukan kegiatan tanggap darurat misalnya melakukan kegiatan keposkoan, mobilisasi, pengerahan pemberdayaan manusia, dan sebagainya. Peruntukkan Rp 150 miliar itu untuk seluruh Indonesia," katanya.
Willem mengatakan kepala daerah yang menggunakan DSP itu akan akan didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar terjaga akuntabilitasnya. (utd/utd)