Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pihaknya dan Menteri BUMN Rini Soemarno tengah menjadwalkan pertemuan bersama dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas kasus Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Pertemuan akan menindaklanjuti hasil audit untuk perusahaan pelat merah tersebut.
Sudirman berjanji akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum Petral atau pihak lain dalam impor minyak dan gas bumi, kepada jajaran penegak hukum termasuk KPK.
"Nanti sedang mencari waktu bersama mentri BUMN bersama timnya akan berkonsultasi dengan KPK bagaimana ke depan," kata Sudirman di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Sudirman telah melaporkan hasil audit Petral kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (13/11). Audit dilakukan oleh perusahaan auditor asal Australia, Kordamentha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, pada Selasa (3/11), Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku telah mengantongi hasil audit investigasi Petral. Audit kepada Petral menyoroti karut marutnya tata kelola impor minyak dan gas di Indonesia.
Dwi Soetjipto memaparkan terdapat tiga temuan utama dari audit yang dilakukan terhadap Pertal. Hasil audit menemukan adanya kebijakan manajemen Pertamina Energy Service (PES) yang membatasi ruang gerak perusahaan minyak nasional (NOC) untuk menjadi peserta di dalam pelaksanaan tender pengadaan minyak mentah dan BBM impor.
Pada 2009, Petral mulai diberi kewenangan untuk melakukan tender pengadaan BBM dan minyak mentah di mana Global Energy dan Gold Manor ikut terlibat dalam mengatur tender tersebut. Dugaan mencuat ada pihak tertentu yang turut ambil bagian dan mengutip rente.
Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah menjabarkan rantai impor pun menjadi makin panjang: Produsen-Calo1-Calo2-NOC-Petral-Pertamina. "Calo1 dan Calo2 adalah perusahaan milik Mr. MR yakni bergantian: Gold Manor, Global Resources, Global Energy dan Veritra Oil yang seluruhnya berbasis di Singapura," katanya.