Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Ketua DPR Setya Novanto segera meminta maaf bila benar dia yang dilaporkan Sudirman Said. Menteri Energi Sumber Daya Mineral ini melaporkan adanya politikus DPR yang melobi Freeport untuk meminta jatah saham dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kepada yang dimaksud namanya dalam laporan tersebut, siapapun itu, segera minta maaf kepada rakyat, khususnya kepada Jokowi dan Jusuf Kalla," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (17/11).
Bendahara Umum Partai Golkar ini mendukung Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menuntaskan laporan Menteri Sudirman. Dia meyakini Fraksi Partai Golkar mendukung MKD sepanjang dapat menjaga kehormatan DPR.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono Ace Hasan Syadzily mendukung MKD agar memproses laporan Sudirman itu secara transparan. Ia menilai ini menjadi momen yang tepat bagi DPR mengembalikan kepercayaan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MKD harus bekerja dengan profesional membuktikan kebenaran laporan tersebut," tutur Ace.
Kemarin (16/11), Anggota Komisi Hukum DPR Ruhut Sitompul mengisyaratkan yang mencatut nama Jokowi-JK adalah pimpinan DPR. Itu disampaikannya setelah Menteri Sudirman memberikan laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Kami jadi tersandera. Semua sudah tahu. Maksudnya 'komandan' kami itu. Kami tunggu MKD memanggil 'komandan' itu," ujar Ruhut.
Sementara itu, Menteri Sudirman juga tidak membantah secara langsung saat dikonfirmasi, apakah Setya Novanto yang menjadi terlapor di MKD. Itu disampaikannya dalam sebuah acara di televisi swasta kemarin malam.
Dalam acara itu, pembawa acara memperlihatkan surat laporan Sudirman ke MKD dan menunjukkan nama Setya Novanto. "Disini disebutkan laporan tidak terpuji Setya Novanto," kata pembawa acara tersebut.
"Disini ada kop surat kementerian, ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya bikin. Saya sebagai menteri ESDM, hal-hal sebagai berikut melaporkan. Itu isi laporan saya kepada MKD," tutur Menteri Sudirman.
(sur)