Jaga Keamanan Laut, Bakamla Kerja Sama dengan LSM

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Keamanan Laut (Bakamla) menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja mereka di sektor keamanan dan keselamatan laut.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Radio Antarpenduduk Indonesia merupakan empat lembaga di antaranya.

Selain empat lembaga swadaya masyarakat tersebut, dua lembaga pendidikan tinggi, yaitu Universitas Surya dan Universitas Trisakti juga ikut menandatangani nota kerja sama yang secara seremonial digelar di kantor Bakamla, Jakarta, Rabu (18/11).

Lihat juga: Bakamla Tunda Kerja Sama dengan Penjaga Laut AS

Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan, kerja sama ini dilakukan sebagai upaya untuk tetap menjaga potensi kelautan Indonesia. Menurutnya, masyarakat yang setiap harinya bergelut di perairan merupakan pihak yang paling mengerti kondisi faktual laut Indonesia.

"Kami harus bekerjasama dengan masyarakat karena mereka yang tahu keadaan di lapangan. Mereka bisa menjadi mata dan telinga kami untuk menggambarkan apa yang benar-benar terjadi," kata Mamahit.

Perwira tinggi TNI Angkatan Laut itu menuturkan, sebelum ini Bakamla juga telah menjalin hubungan dengan masyarakat pesisir. Mamahit menyebut, pembagian ribuan jaket keselamatan bagi para nelayan merupakan upaya mereka mempererat kerja di sektor kemaritiman.

Kepada CNN Indonesia, Ketua Walhi Abetnego Tarigan membenarkan wacana kerja sama tersebut. Secara khusus, Walhi akan lebih berkonsentrasi pada penyelematan ekosistem di pesisir laut.

Lihat juga: Satgas Penangkapan Ikan Ilegal Mesti Pacu Kinerja Bakamla

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KNTI Riza Damanik berharap penandatanganan nota kerja sama tersebut akan secara signifikan mengurangi tingkat pencurian dan penangkalan ikan secara melawan hukum.

"Praktek pencurian ikan harus berkurang. Buat apa ada MoU kalau pencurian ikan tambah banyak," ucapnya. Riza mengatakan, pelibatan masyarakat yang makin masif seharusnya berdampak positif terhadap perang terhadap pencurian ikan.

Riza memaparkan, dengan meminimalkan pencurian dan penangkapan ikan secara tidak sah, pemerintah sebenarnya secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan. (sur)