JK Dukung Menteri ESDM Usut Pencatut Namanya

Manila, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang melaporkan tindakan anggota dewan pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait jatah saham PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Menurut JK, tindakan pencatutan tersebut merupakan bentuk penghinaan kepada kepala negara. Dukungan tersebut diberikan oleh JK kepada Sudirman setelah Sudirman mengaku pencatutan tersebut benar adanya dan isi transkrip rekaman tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya bilang anda (Sudirman Said) harus clear-kan, harus dituntut kalau begitu. Karena bahayanya yang pertama adalah menyangkutkan nama presiden dan wakil presiden untuk urusan komisi-komisi dan sebagainya. Itu menghina, sangat menghina," ujar JK di Manila, Kamis (19/11) malam.

Apabila kejadian pencatutan tersebut benar terjadi, menurut JK maka akan mencoreng citra Indonesia khususnya di bidang investasi. Terlebih kini Indonesia tengah gencar menarik investasi asing.

"Bahayanya adalah nanti kepercayaan investor bisa hilang. Padahal kita minta banyak investor untuk masuk. Kalau itu tidak di-clear-kan dan diadukan ke DPR itu bahayanya, adalah orang tidak percaya lagi kepada pemerintah, nama presiden dan wakil presiden bisa rusak," tegasnya.

JK juga mengatakan sudah suatu kewajiban apabila seorang pejabat mengetahui ada pelanggaran yang dibuat oleh sang anak buah. "Kalau dibiarkan. Dia (pejabat) yang salah," jelasnya.

Pilihan Redaksi Pengunduran Diri Setya Novanto Bisa Pulihkan Citra DPR MKD Batal Serahkan Rekaman Percakapan Setya ke Bareskrim KPK: Kasus Setya Novanto Lebih Tepat Ditangani Kepolisian

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang mengaku banyak menerima permintaan agar tidak banyak berbicara mengenai perkara dugaan lobi Ketua DPR Setya Novanto ke PT Freeport Indonesia demi mendapatkan saham 20 persen.

"Banyak dapat telepon, jangan banyak bicara. Saya tidak merasa itu sebagai tekanan," ujar Junimart di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11).

Karenanya, dia mengimbau masyarakat tetap dapat mengawal MKD agar bisa bekerja dengan bebas dan tidak ada intervensi. Itu disampaikannya karena banyaknya masyarakat yang kurang mempercayai kredibilitas MKD. (gir/gir)