Gerindra Dukung Klarifikasi soal Rekaman Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan partainya mendukung klarifikasi soal dugaan rekaman percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Rekaman percakapan itu diserahkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral kepada Mahkamah Kehormatan DPR sebagai alat bukti dugaan perkara pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam lobi perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia.

“Kami mendukung suatu klarifikasi, tapi saya tidak melihat ini sebagai kasus yang luar biasa,” kata Fadli Zon kepada CNN Indonesia, Jumat (20/11).

Wakil Ketua DPR itu tak melihat perkara itu sebagai pencatutan. “Di situ Ketua DPR tidak meminta saham untuk dirinya. Itu obrolan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang tak etis justru kenapa petinggi PT Freeport Indonesia yang meminta dia (Setya) datang dan malah merekam pembicaraan,” ujar Fadli.

Lihat juga: Polisi Bisa Usut Setya Novanto Tanpa Aduan Jokowi

Kepada Detikcom, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan alasan petinggi Freeport Indonesia merekam pertemuan dengan Setya Novanto ialah karena ada kekhawatiran tertentu.

“Menurut informasi yang ia sampaikan, pada pertemuan pertama dan kedua (antara dia dan Setya) mulai terlihat tendensi tertentu. Lalu untuk melindungi diri dan berjaga-jaga, pada pertemuan ketika Pak MS merekam percakapan mereka,” kata Sudirman.

Selain soal itu, Fadli Zon juga mempertanyakan ketidakkompakkan Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi perkara dugaan lobi Freeport.

“JK mendorong Menteri ESDM melapor ke DPR, padahal Presiden tidak memberi perintah. Ini kental nuansa politis,” ujar Fadli Zon.

Lihat juga: JK Dukung Menteri ESDM Usut Pencatut Namanya

Mahkamah Kehormatan DPR kemarin batal menyerahkan rekaman percakapan tersebut ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk dicek keasliannya. Mereka hanya melakukan konsultasi perihal rekaman itu di kediaman Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Menurut Badrodin, validitas rekaman perlu diuji jika orang yang diduga berbicara di dalamnya tidak mengaku. Jika mengaku, maka rekaman tak perlu diverifikasi. Oleh sebab itu MKD DPR memilih untuk menunggu keterangan pihak terkait dalam pemeriksaan mereka.

Sore nanti, sejumlah anggota DPR lintas partai akan menggelar konferensi pers terkait dugaan pencatutan nama Presiden dalam lobi Freeport oleh Setya. Setya sendiri telah membantah mencatut nama Jokowi dan JK. (agk)