Ahok Koreksi Anggaran Rp57 Juta Honor Petugas Gedung Sekolah

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Jumat, 20/11/2015 10:45 WIB
Ahok Koreksi Anggaran Rp57 Juta Honor Petugas Gedung Sekolah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah mengoreksi anggaran di Dinas Parisiwata dan Kebudayaan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini mengoreksi anggaran Dinas Pendidikan. Beberapa hal jadi sorotan Ahok, dari mulai honor guru bahasa Inggris hingga upah petugas perbaikan sekolah.

"Mereka (Dinas Pendidikan) mengundang pengajar bahasa inggris sebanyak 20 orang dengan biaya di bawah Rp 200 juta," kata kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).

Kegiatan tersebut menurut Ahok dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Hal itu dicurigai Ahok karena dinilainya terlalu mahal.

Menurutnya, penunjukan langsung untuk kegiatan bernilai di bawah Rp 200 juta memang banyak yang disalahgunakan oleh para pemain anggaran.


Selain itu, Ahok juga menyoroti anggaran honor untuk orang yang merawat gedung pendidikan. Seharusnya, kata Ahok, orang-orang tersebut sudah tidak perlu lagi diberikan honor.

Nyatatnya, masih menemukan adanya pemberian upah kepada orang-orang tersebut dengan cara memanipulasi nama dari tenaga honorer tersebut.

"Mereka masih memasukkan dengan menggunakan nama tenaga ahli progammer," kata Ahok.

Upah tenaga honorer tersebut untuk satu orang Rp 400 ribu. Upah ini dikalikan jumlah hari kerja dan jumlah lokasi yang didatangi pekerja honorer ini.

Oleh karena itu jika dihitung-hitung, kata Ahok, satu petugas honorer bisa mendapatkan uang Rp12 juta hanya dalam waktu empat hari kerja. Bahkan menurutnya, ada juga tenaga honor yang bekerja enam hari dan dibayar Rp57 juta.

"Dia melakukan tipuan matematika dan berpikir saya tidak melihat satu-satu," kata Ahok.

Penyusunan anggaran yang disebut Ahok sebagai tindakan manipulasi itu terjadi di dinas dan suku dinas.

Meski begitu, Ahok mengatakan bahwa masalah perawatan dan perbaikan secara garis besar sudah tidak ada masalah yang sebegitu besar. Ahok hanya menekankan agar tidak ada lagi kontraktor abal-abal yang melakukan perbaikan sekolah-sekolah.

"Saya mau menggabungkan dan yang masuknya adalah BUMN, jadi sekali lelang bisa sampai Rp 100 miliar. Saya tak mau ada kontraktor abal-abal lagi." (sur/sur)