DPRD DKI Beri Nilai 5 Untuk Kinerja Setahun Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta agaknya masih memiliki perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Saat dimintai pendapat soal kinerja Basuki selama setahun memimpin Jakarta sebagai gubernur, DPRD DKI menyatakan memberi nilai merah.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan bahwa nilai yang dia berikan kepada kinerja Ahok, sapaan Basuki, adalah lima dari sepuluh. Menurutnya ada tiga aspek negatif yang membuatnya memberikan nilai lima.

Aspek pertama adalah Jakarta yang dipimpin Ahok dinobatkan senagai salah satu kota paling macet di dunia. Sani, sapaan Triwisaksana, mendapatkan data tersebut dari sebuah survei luar negeri.

Pilihan Redaksi Ahok Sebut Anak Buahnya Belum Paham Skala Prioritas Anggaran DPRD Jakarta Kritik Jumlah Tunjangan Kinerja Usulan Ahok Setahun Pimpin Jakarta, Ahok Terbantu Jokowi Ahok Ancam Copot Anak Buahnya yang Bermain Anggaran

"Pertahunnya ada 33 ribu kemacetan di Jakarta, mengalahkan kota lain. Solusi belum terlihat dan membuat kemacetan bertambah rumit," kata Sani saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kamis (19/11).

Aspek kedua yang menurut Sani negatif adalah pembangunan di Jakarta belum berjalan secara maksimal. Penyerapan anggaran yang baru mencapai 34 persen menjadi dasar Sani mengatakan pembangunan belum maksimal.

Menurut Sani, aspek pembangunan adalah muara dari penilaian penilaian birokrasi. Penyerapan DKI yang lebih rendah dari pada provinsi lain jadi bukti bahwa manajemen DKI masih kurang tepat.

Aspek negatif terakhir menurut Sani adalah tata kelola uang yang dianggap masih bermasalah. Sani berpegangan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memperlihatkan adanya masalah tersebut.

"Ada indikasi kerugian sebesar Rp 1,5 triliun yang artinya tidak lebih baik dari periode sebelumnya," katanya.

Dengan aspek-aspek tersebut, maka Sani pun berani menilai kinerja Ahok selama setahun jauh dari sempurna.

Namun begitu, Sani menganggap masih ada aspek-aspek positif yang perlu diapresiasi selama setahun kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta. Satu poin positif yang dianggap perlu diapresiasi adalah adanya perubahan mekanisme penyerapan anggaran menggunakan sistem e-budgeting.

"Penyerapan menggunakan e-budgeting bisa menjadikannya transparan dan akuntabel," kata Sani.

Sementara aspek positif selanjutnya adalah mengenai perizinan pelayanan terpadu satu pintu. Sani menganggap pelayanan tersebut mempermudah warga untuk mengurus ragam-ragam perizinan.

Aspek positif terakhir adalah banyaknya sistem kartu kesejahteraan yang disebut Sani lebih baik dari sebelumnya. Kartu yang dia maksud di antaranya adalah Kartu Jakarta Pintar dan kartu e-Natura. (meg)