TNI Terima 168 Senjata Ilegal dari Warga Lampung

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima 168 pucuk senjata ilegal terdiri dari dua pucuk senjata organik dan 166 pucuk senjata rakitan. Ratusan senjata ilegal itu diterima dari warga Lampung melalui Korem 043/Gatam.

Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) II/Sriwijaya Kolonel Arh Syaiful Mukti Ginanjar mengatakan, sebanyak 72 pucuk senjata api rakita telah diserahkan ke Polda Lampung pada 8 September lalu.

“Selanjutnya, senjata ilegal ini juga akan kami serahkan ke Polda Lampung,” kata Syaiful dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia hari ini, Ahad (22/11).

Menurut Syaiful, pengumpulan senjata api ilegal yang rakitan maupun pabrikan ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondusifitas Wilayah Kodam II/Sriwijaya, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

Pilihan Redaksi Penembakan di ESDM, Polisi Diminta Sweeping Senjata Ilegal Kapolda Duga Penembak Kantor ESDM Gunakan Pistol Rakitan Ungkap Peredaran Senjata Api, Polda Metro Cekal 8 Tersangka

Syaiful menjelaskan, senjata api ilegal tersebut diserahkan secara sukarela oleh warga, baik langsung kepada Korem 043/Gatam maupun melalui Kodim Jajaran Korem 043/Gatam. Periode pengumpulan yaitu 10 September-21 November 2015, antara lain terdiri dari 1 pucuk Pistol Standar jenis FN Merk Colt MK IV, 1 pucuk Senapan Standar jenis SS1-V2 Standar Sabhara Polri, 16 pucuk Rakitan Laras Panjang, 76 pucuk Rakitan Laras Pendek, 2 buah Laras Panjang dan 50 butir Munisi Aktif Campuran (3 butir Kal. 11 mm, 15 butir Kal. 5,56 mm dan 7 butir Kal. 9 mm).

“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah dengan kesadaran, keberanian, dan keikhlasan menyerahkan senjata ilegal yang selama ini mereka miliki,” ujar Syaiful.

Di masa mendatang, lanjut Syaiful, Korem 043/Gatam akan terus berupaya mengajak warga yang masih menguasai senjata ilegal untuk diserahkan kepada petugas. Hal ini penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga. (rdk)