Menteri Susi Susun Strategi Perang Lawan Pencuri Ikan 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan keseriusannya dalam memerangi pencuri ikan di perairan Indonesia. Hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin rapat yang membahas program kerja 2016 satuan tugas (satgas) anti illegal fishing di kantornya.

Susi optimistis kampanye memerangi penjarahan ikan tahun depan akan lebih masif. Pasalnya, satgas anti illegal fishing yang berada dibawah komandonya telah diperkuat oleh personil dari TNI Angkatan Laut, polisi, kejaksaan agung, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Migas, sampai PT Pertamina (Persero) yang akan memasok kebutuhan bahan bakar kapal yang digunakan untuk beroperasi di laut.

Satgas anti illegal fishing yang berdiri dibawah payung hukum Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, menurut Susi memiliki tugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

"Satgas ini yang sudah dibentuk oleh Presiden pada 19 Oktober 2015. Jadi hari ini kami membahas petunjuk teknis dan personel pemberantasan illegal fishing," ujar Susi di kantornya, Senin (23/11).

Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Satgas, Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Widodo mengatakan pada tahap awal timnya akan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) dari kegiatan dan penindakan yang akan dilaksanakan anggota satgas di lapangan.

"Kami selaku Kalakhar operasi dalam kegiatan penindakan illegal fishing ini, tahap awal akan menyusun SOP. Kami juga buat posko, sementara pusat komando dan pengendalian Angkatan Laut di setting di lantai 4 gedung KKP ini,” paparnya.

Pilihan Redaksi Satgas Penangkapan Ikan Ilegal Mesti Pacu Kinerja Bakamla Menteri Susi Tolak Pelabuhan Sorong Jadi Pelabuhan Tuna Dorong Perikanan Tangkap, Menteri Susi Siapkan Anggaran Rp4 T

Lebih lanjut Widodo mengatakan, satgas 115 terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, demi kelancaran tugas satgas di lapangan koordinasi sangat dibutuhkan, juga pemilihan personel yang ada di dalam satgas ini nantinya merupakan orang-orang yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dari setiap instansi.

“Kami juga koordinasi dengan kementerian terkait agar dapat personel yang tepat dan bisa memutuskan, karena di sini satuan tugas yang bertugas sebagai eksekutor, sehingga sudah tidak ada proses hukum yang keluar. Jadi dari hulu sampai hilir, sampai proses hukum illegal fishing ini. Sehingga tidak perlu komponen-komponen lain," jelasnya.

Sebagai komandan satgas anti illegal fishing, tugas Menteri Susi meliputi pengendalian terhadap unsur-unsur satgas, menentukan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melakukan operasi penegakan hukum, serta melaksanakan komando dan pengendalian, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden Jokowi setiap tiga bulan atau apabila diperlukan. (gen)