Pengadilan Segera Kirim Permohonan PK Kasus Hadi Poernomo

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengirim permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan praperadilan perkara Hadi Poernomo yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Agung pekan depan.

Permohonan PK akan dikirim setelah pihak KPK dan Hadi Poernomo selesai menandatangani seluruh berita acara persidangan. Pada persidangan Rabu (25/11), penandatanganan berita acara sudah dilakukan oleh sebagian anggota kuasa hukum KPK.

Pilihan Redaksi Hadi Poernomo Kembali Tak Hadiri Sidang PK KPK Yakin Menang dalam Sidang PK Praperadilan Hadi Poernomo Sidang PK Praperadilan Hadi Dilanjutkan Pekan Depan Hadi Poernomo Minta Pengadilan Tolak Permohonan PK KPK

Rencananya, pekan depan penandatanganan berita acara akan dilanjutkan oleh Hadi dan beberapa anggota kuasa hukum KPK yang belum hadir hari ini.

"Sidang agenda hari ini kan hanya tanda tangan berita acara. Minggu depan yang belum hadir, harus ada untuk tanda tangan. Permohonan PK dikirim ke MA minggu depan juga," ujar salah satu kuasa hukum KPK, Anatomi Muliawan, di PN Jakarta Selatan.

Anatomi menjelaskan, permohonan PK akan dikirim ke MA bersama dengan pendapat yang dimiliki Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan. Namun, pendapat Majelis Hakim tersebut tidak dapat diketahui isinya oleh siapapun, termasuk pihak kuasa hukum KPK dan Hadi.

"Majelis akan membuat pendapat yang sifatnya itu rahasia dan dikirim ke MA. Nanti mereka yang mengutus. Jadi kita tidak tahu apakah PK akan diterima atau tidak, tidak ada bocoran apapun," ujarnya.

PK terhadap putusan praperadilan perkara nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel diajukan KPK karena mereka menilai ada sejumlah putusan hakim PN Jakarta Selatan yang melampaui wewenang. Pada putusan praperadilan Hadi, hakim meminta KPK untuk menghentikan proses penyidikan dalam perkara yang menjerat Hadi.

"Itu bertentangan dengan Undang-undang KPK. Poinnya itu saja," kata Anatomi.

Jika PK dikabulkan, putusan praperadilan yang membatalkan status Hadi sebagai tersangka dalam kasus penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 kepada Bank BCA, menjadi tidak sah.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014. Ia diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp375 miliar dan menguntungkan pihak lain. Tak terima, Hadi menggugat penetapan tersangka ke pengadilan.

Hakim PN Jakarta Selatan, Haswandi, kemudian membatalkan status tersangka Hadi. Haswandi berpendapat penyelidik dan penyidik KPK yang mengusut kasus Hadi tidak sah lantaran tak berasal dari Kepolisian. Haswandi juga memerintahkan KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi. (obs)