Ahok Klaim Jakarta Siap Jadi Kota Ramah HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencanangkan program Kota Ramah HAM yang rencananya akan mulai dijalankan pada 2016 mendatang. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu daerah yang bisa menerapkan program tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa Jakarta siap jika nantinya program tersebut benar-benar terlaksana tahun depan. Menurutnya, warga Jakarta sudah bersikap ramah terhadap semua orang.

"Kami ramah pada semua ya, kami pasti siap," ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/11).

Lihat juga: Pemerintah Target Wujudkan Kota Ramah HAM

Terkait dengan salah satu indikator Kota Ramah HAM, Ahok mengaku Jakarta juga sudah siap untuk memenuhi indikator tersebut. Salah satu indikator yang dimaksud adalah penanganan dan akses memadai terhadap masyarakat penyandang disabilitas.


Ahok mencontohkan berbagai bus TransJakarta yang disebutnya sudah siap untuk dinaiki oleh penyandang disabilitas. Selain itu sejumlah toilet yang didirikan di taman-taman baru sudah memiliki sistem yang sama.

"Bus sudah siap, begitu juga dengan toilet taman yang baru," kata Ahok.

Lihat juga: Kota Ramah HAM Perlu Selaras dengan RUU Disabilitas

Sementara itu satu aspek yang belum terpenuhi untuk memudahkan para penyandang disabilitas adalah fungsi dari trotoar. Ahok mengatakan bahwa pengerjaan trotoar tersebut menjadi salah satu yang diutamakan saat ini.

Namun, pengerjaan trotoar terpaksa belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu dikeluarkannya sistem e-catalog.

"Trotoar belum siap dan belum melakukan penggalian lagi karena masih menunggu dikeluarkannya e-catalog," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kota ramah Hak Asasi Manusia sebagai dukungan kepada daerah yang mengimplementasikan prinsip HAM. Program kota ramah HAM rencananya akan dilaksanakan mulai tahun depan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah daerah harus menindaklanjuti rencana tersebut.

"Tanpa mengakar di kabupaten atau kota, program itu akan menjadi persoalan," kata Yasonna, di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh, Yasonna mengatakan program tersebut bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial serta lembaga swadaya masyarakat. (utd/utd)