Ahok: Aliran Air Jalur Timur Masih Belum Siap Hadapi Banjir

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan aliran air di jalur timur sampai sejauh ini masih belum bisa menurunkan debit air dengan cepat saat mendapatkan kiriman dari Bogor atau kondisi sedang pasang. Menurut Ahok, sapaan Basuki, untuk menurunkan debit air di jalur timur membutuhkan waktu lebih dari 12 jam.

"Misalnya air pasang tingginya 2,8 meter dan ditambah air kiriman serta Jakarta diguyur hujan, untuk menyurutkannya butuh satu hari," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/11).

Pilihan Redaksi Pintu Air Siaga, Delapan Wilayah di Jakarta Terancam Banjir Ahok Akan Paksa Warga Bantaran Kali Jika Rusun Sudah Siap Walhi Nilai Pembangunan di Jakarta Abaikan Lingkungan Ahok: Kampung Pulo Banjir Karena Saluran Air Tersumbat Jamin Tak Terendam, Ahok Klaim Jakarta Siap Hadapi Banjir

Untuk bisa mengakali agar air di jalur timur bisa segera turun maka yang harus dilakukan adalah segera menyelesaikan pembangunan waduk di wilayah timur Jakarta. Waduk-waduk yang Ahok maksud adalah di wilayah Marunda dan Cakung.

Namun bukannya tanpa masalah, pembebasan tanah di wilayah Cakung Grand harus menemui fakta bahwa ada ribuan rumah yang harus dibereskan di lokasi tersebut. Proses pemberesan  diharapkan bisa rampung tahun depan.

"Makanya tahun depan mau tidak mau harus disegerakan membangun rusun, apalagi warga di sana sudah tinggal sejak puluhan tahun. Sulit jika sudah bermain usia seperti itu," kata Ahok.

Untuk sekarang, Ahok mengatakan bahwa air di aliran jalur timur akan meluap jika mendapatkan air yang berlimpah. Akibatnya bisa dilihat pada banjir di kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Di lokasi-lokasi tersebut, jika normalisasi tidak segera dilakukan maka air akan langsung meluap ke luar, meskipun nantinya air akan tetap surut juga.

"Yang kami khawatirkan adalah hujan selama tiga hari dan laut pasang, itu Jakarta akan menjadi mangkok," katanya.

Terkait dengan pembebasan lahan di Marunda dan Cakung, Ahok menyerahkan proses kepada Badan Pertanahan Nasional karena luar lahan yang harus dibebaskan di atas lima hektare.

"Jika di bawah lima hektare kami akan beli sendiri, sedangkan ini di atas lima hektare maka harus diurus BPN," ujar Ahok. (obs)