Jokowi: Jangan Ada Intervensi Proses di MKD

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar jangan sampai ada pihak yang melakukan intervensi proses yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus dugaan pencatutan nama sang kepala negara dan wakilnya, Jusuf Kalla, dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Saya mendukung penuh proses di MKD dan sudah saya sampaikan bolak-balik, saya menghormati proses yang ada di MKD dan jangan sampai ada yang intervensi. Sudah cukup ya, jawabannya itu saja," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (26/11).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden telah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada DPR apakah sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan dilakukan secara terbuka atau tertutup.

"Kewenangan untuk terbuka atau tertutup adalah kewenangan DPR, maka pemerintah dalam hal ini sama sekali tidak ingin campur tangan berkaitan dengan keputusan tersebut, sepenuhnya kewenangan rapat MKD, jadi yang memutuskan MKD," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Istana Kepresidenan Bogor, beberapa hari yang lalu.

Lihat juga: Menko Luhut: Pemerintah Tak akan Melunak Terhadap Freeport

Pram mengaku yakin MKD tidak akan subyektif karena kasus ini sudah diketahui secara luas, sehingga publik otomatis akan memberi pengawasan terhadap persoalan ini.

Pram menjelaskan, Jokowi menghormati proses verifikasi yang berlangsung di MKD, sehingga para menteri diminta untuk tidak berpolemik.

"Presiden meminta, di dalam arahan, (agar) tidak ada polemik di antara para menteri untuk hal tersebut, karena hal ini ada di MKD," katanya.

Lihat juga: Isu Upaya Suap ke MKD DPR Harus Diproses Hukum

Di hari yang sama, MKD dijadwalkan menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti hasil verifikasi atas bukti-bukti yang diserahkan pihak pelapor, yakni Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said.

Pelaporan Sudirman atas Setya disertai transkrip percakapan yang dilakukan antara Setya, R yang merupakan pengusaha, dan MS selaku petinggi Freeport Indonesia.

Lihat juga: Fraksi Golkar Ikut Ganti Formasi Anggota di MKD

Pertemuan antara Setya dan MS dilakukan lebih dari tiga kali. Laporan Sudirman merinci pertemuan ketiga yang dilakukan pada 8 Juni sekitar pukul 14.00-16.00 WIB di hotel kawasan Pacific Place Sudirman Central Business District, Jakarta.

Pada pertemuan itu, Setya menjanjikan penyelesaian terkait kelanjutan kontrak Freeport, dan meminta Freeport memberikan saham yang disebut-sebut akan diberikan kepada Jokowi dan JK. Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun beberapa kali disebut dalam pertemuan tersebut.

Setya telah membantah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. "Saya tidak membawa nama-nama mereka. Saya sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan Amerika Serikat, atau perusahaan AS di mana pun. (Saham) itu tidak gampang diberikan. Rp100 ribu saja betul-betul harus dilaporkan, apalagi saham," ujar politikus Golkar itu. (bag)