Terapkan HAM, Bupati Bojonegoro Pernah Dianggap Kafir

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur, Suyoto, mengatakan tak mudah membangun kabupaten yang ramah terhadap hak asasi manusia. Sebagai pengikut Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, keimanan Suyoto sempat diragukan oleh rekan-rekannya. Bahkan, sang ibu pernah menganggap Suyoto murtad.

Reaksi itu muncul lantaran Suyoto pernah menghadiri kegiatan seni tayuban yang dikenal sebagai budaya kaum abangan yang diwarnai minum beralkohol. Seni tayub biasa digelar untuk merayakan berbagai kegiatan, mulai selamatan pernikahan, khitanan anak, hingga wayangan.

Lihat juga: Ahok Klaim Jakarta Siap Jadi Kota Ramah HAM

Keputusan Suyoto yang muslim mendatangi tayuban yang sebenarnya bagian dari budaya sosial masyarakat wilayah pesisiran, dinilai salah langkah. Tak hanya itu, Suyoto mengaku tak segan datang ke gereja untuk menghadiri undangan.

"Pertama dianggap murtad. 'Kamu kok sudah munafik,' kata ibu saya," ujar Suyoto kepada CNN Indonesia di acara Konferensi Nasional Kota/Kabupaten HAM di Jakarta, kemarin.

Lihat juga: Pemerintah Target Wujudkan Kota Ramah HAM

Suyoto yang pernah terpilih sebagai pembicara dan peserta dalam workshop tentang pemerintahan efektif di Afrika Selatan tersebut mengatakan, sejumlah orang yang fanatik terhadap Islam di Muhammadiyah juga sempat mengadilinya.

"Masih Islam enggak Anda?" ujar Suyoto menirukan pertanyaan rekan-rekannya.

Namun Suyoto beruntung karena pernah mendalami ilmu bahasa Arab. Keahliannya dalam kajian historis dan teks Islam juga mampu membantah tuduhan-tuduhan miring tentang nilai menjadi Islam oleh segelintir orang tersebut.

"Saya bisa menjelaskan itu secara otentik," kata Suyoto.

Lihat juga: Empat Kota Berkomitmen Hormati Hak Asasi Warganya

Perlahan, Suyoto memberi pengertian kepada mereka. Sebagai pemimpin daerah, dia harus menghargai dan melayani semua orang di kabupatennya. Dia mengubah pandangan yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa perbedaan tidak mesti harus dimusuhi dan dijauhkan, tetapi dihargai.

Tayuban pun, kata Suyoto, merupakan bagian dari sejarah budaya Bojonegoro yang mesti dihormati.

Ibunya mulai percaya ketika banyak orang mengapresiasi langkah Suyoto. Terutama saat Suyoto benar-benar menujukkan keseriusannya melayani publik. Dia membenahi jalan raya.

Selain itu, akibat sering mengunjungi kegiatan tayuban dan melakukan pendekatan personal, menurut Suyoto pemabuk di tayuban menjadi berkurang. Usaha Suyoto untuk datang ke gereja pun ia anggap mampu meredam dan meminimalisasi konflik sosial.

"Ibu saya bisa menerima. Ibu saya melihat dampaknya. Ibu saya masih bisa menyaksikan apa yang saya kerjakan," ujar Suyoto.

Lihat juga: Kota Ramah HAM Perlu Selaras dengan RUU Disabilitas

Menurutnya, semua itu dilakukan untuk memberikan pengakuan sosial antara kelompok yang satu dengan yang lain.

Begitu pula ketika dia diundang oleh kelompok waria untuk pidato saat ada salah seorang yang mau naik haji. Masyarakat tidak lagi mempersoalkan hal itu. Bahkan dia pernah membuat pelatihan salon di lingkungan waria.

Suyoto mengaku bersyukur mendapat kesempatan memimpin Bojonegoro. Dengan jabatan bupati, dia berusaha menghilangkan praktik diskriminasi dan mempersempit batas perbedaan.

"Memberikan maaf lalu masuk di tengah publik dulu, bikin transparan segala sesuatunya hingga orang bisa partisipasi. Itu adalah pintu bagaimana kami memulai," ujar Suyoto.

Selama menjabat kepala daerah, Suyoto menemukan enam mentalitas negatif di masyarakat Bojonegoro. Beberapa di antaranya yaitu dengki, sikap mau instan, tidak mau bertanggung jawab, percaya gosip sebagai sumber kebenaran, serta punya mental peminta-minta. Mental itu, ujar Suyoto, sering muncul di dunia politik daerah, layanan publik, hingga sudah menjalar ke lembaga keagamaan dan sekolah-sekolah.

"Akar kulturalnya di situ, terbentuk oleh sejarah yang panjang. Konflik yang luar biasa, tapi direproduksi terus tanpa orang sadar," kata Suyoto.

Dia menyatakan, pemimpin harus menjadi contoh dari nilai baru yang ingin dibangun di daerahnya. Nilai yang lebih mengedepankan toleransi dan menghilangkan diskriminasi.

"Kompleksitas ada dalam membangun Bojonegoro. Oleh karena itu diperlukan leadership. Kuncinya ada di leadership," kata Suyoto.

Prinsip ramah HAM

Hak asasi manusia, kata Suyoto, perlu diwujudkan secara bersama dengan cara saling menghargai, mencintai, dan memberi kesempatan setiap orang untuk tumbuh dan berkembang. Bagi Suyoto, implementasi prinsip HAM adalah memberi ruang kepada semua warga.

"Kota harus memfasilitasi seluruh warganya sehingga siapapun orangnya merasa nyaman, aman, dan bisa produktif di kota itu serta bahagia," kata Suyoto.

Pada penyelenggaraan Konferensi Nasional Kota/Kabupaten HAM tahun ini, Bojonegoro diundang sebagai salah satu kota yang dinilai ramah HAM.

Dalam konferensi itu, kota/kabupaten didorong untuk melaksanakan kebijakan dan kelembagaan kota yang menghormati dan melindungi HAM sesuai amanat Konvenan HAM Internasional, UUD 1945, dan UU HAM Indonesia.

Peneliti International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) Beka Ulung Hapsara mengatakan Bojonegoro termasuk salah satu kota yang menjunjung toleransi, partisipasi warga, dan tanpa diskriminasi.

"Harapannya setelah ini kami bisa bekerja sama untuk mewujudkan (kota/kabupaten ramah HAM) itu," ujar Beka.

Dia mengatakan, pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki tugas memajukan dan memberikan perlindungan HAM di Indonesia.

Kota HAM, ujar Beka, adalah kota yang memprioritaskan dan melaksanakan kebijakan menjadi kota/kabupaten yang layak, bebas diskriminasi, intoleransi, dan menjadi kota yang melindungi hak anak, perempuan serta lanjut usia.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Indriaswati Dyah Saptaningrum, mengatakan kota/kabupaten selain Bojonegoro yang dinilai sudah menjalankan dan menghormati hak asasi warganya adalah Purwakarta, Wonosobo, Solo, dan Palu. (utd/agk)