Ahok: Evaluasi Anggaran Jakarta Sudah 90 Persen
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 27 Nov 2015 12:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 sudah mendekati finalisasi.
"Untuk anggaran sebenarnya sudah selesai hingga 80-90 persen," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Jika evaluasi telah rampung, kata Ahok, rancangan KUA-PPAS Senin pekan depan akan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta meneken nota kesepahaman.
Penandatanganan nota kesepahaman terkait KUA-PPAS mundur dari jadwal yang direncanakan lantaran evaluasi yang dilakukan Ahok.
Ahok mengatakan telah menjelaskan hal tersebut kepada DPRD DKI Jakarta dan mereka tidak mempermasalahkannya.
"Saya sudah sampaikan pada rekan DPRD bahwa saya bukan lambat, melainkan ingin mengurangi (anggaran) agar mendapat uang untuk pembangunan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Pembangunan yang disinggung Ahok adalah rencana pembangunan rumah susun yang kemungkinan besar akan memakan biaya hingga Rp1,7 triliun.
Untuk mendapatkan dana segar guna membiayai pembangunan rusun itulah Ahok menyisir anggaran dan kemudian mencoret item yang dirasa tidak penting.
Ahok mencontohkan anggaran penyewaan kapal laut Bupati Pulau Seribu. Menurut Ahok, anggaran itu muncul dengan alasan Bupati sering berkeliling melakukan inspeksi.
Sayangnya, anggaran yang dialokasikan untuk penyewaan kapal tersebut dianggap terlalu tinggi, mencapai Rp 11 juta. Ahok yang enggan uang sebesar itu dialokasikan untuk hal semacam itu, lantas memutuskan untuk meminjamkan kapal dinasnya agar digunakan oleh Bupati Pulau Seribu.
"Model-model seperti itu yang kami pangkas. Jadi lebih baik menyisir uang-uang sosialisasi, peningkatan, pemahaman, serta yang saling tumpang-tindih dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah," kata Ahok. (agk)
"Untuk anggaran sebenarnya sudah selesai hingga 80-90 persen," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Jika evaluasi telah rampung, kata Ahok, rancangan KUA-PPAS Senin pekan depan akan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta meneken nota kesepahaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah sampaikan pada rekan DPRD bahwa saya bukan lambat, melainkan ingin mengurangi (anggaran) agar mendapat uang untuk pembangunan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk mendapatkan dana segar guna membiayai pembangunan rusun itulah Ahok menyisir anggaran dan kemudian mencoret item yang dirasa tidak penting.
Sayangnya, anggaran yang dialokasikan untuk penyewaan kapal tersebut dianggap terlalu tinggi, mencapai Rp 11 juta. Ahok yang enggan uang sebesar itu dialokasikan untuk hal semacam itu, lantas memutuskan untuk meminjamkan kapal dinasnya agar digunakan oleh Bupati Pulau Seribu.
"Model-model seperti itu yang kami pangkas. Jadi lebih baik menyisir uang-uang sosialisasi, peningkatan, pemahaman, serta yang saling tumpang-tindih dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah," kata Ahok. (agk)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK