Wali Kota Bekasi Izinkan Truk Sampah Jakarta Kerja 24 Jam
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Rabu, 25 Nov 2015 16:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta empat perubahan dalam perjanjian kerja sama pengolahan sampah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu perubahan yang diinginkan Rahmat adalah soal jam operasional truk pengangkut sampah.
Jika sebelumnya truk sampah hanya diperbolehkan beroperasi sejak pukul 21.00 hingga pukul 05.00, Rahmat berharap truk boleh beroperasi selama 24 jam.
Rahmat beralasan, perubahan jam operasional truk ini demi kepentingan nasional namun tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Tentunya karena kita semua memiliki kepentingan nasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi 24 jam ya," kata Rahmat di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).
Sementara itu perubahan kedua adalah soal rute truk sampah. Rahmat ingin ada rute tambahan untuk bisa dilewati truk-truk tersebut. Detailnya, ia ingin ada pembahasan lagi soal rute ini dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Yang pasti lewat tol karena utamanya di Bekasi Barat," ujarnya.
Poin ketiga yang ingin diganti adalah perihal adanya kewajiban DKI yang selama ini kurang terselesaikan. Kewajiban yang dimaksud berkisar pada aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Sayangnya untuk satu poin lagi Rahmat enggan membocorkannya. Dia berkilah jika dibocorkan di depan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maka tidak perlu ada pembahasan lanjutan.
"Jadi hanya empat saja, sisanya nanti ya masih dirahasiakan," kata Rahmat.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak mempermasalahkan ada perubahan isi perjanjian kerja sama.
Ahok hanya berharap adendum nantinya bertujuan untuk menjadikan pengelolaan sampah lebih baik.
"Harus diakui bahwa pengolahan di sana tidak memenuhi kriteria standar, jadi adendum tak masalah," katanya.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah menandatangani perjanjian kerja sama pengolahan sampah dengan Pemerintah Kota Bekasi. Namun belakangan DPRD Kota Bekasi menilai ada pelanggaran yang dilakukan.
Tercatat ada sembilan pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah belum adanya revisi analisis mengenai dampak lingkungan, tidak menanam pohon di sekitar Bantargebang, tidak memperbaiki sistem pengairan air sampah, meningkatnya volume sampah, dan beberapa pelanggaran lainnya.
Selama ini Pemprov DKI Jakarta masih bergantung pada Bekasi untuk membuang sampahnya. DKI Jakarta belum bisa mengolah sampahnya sendiri. Sampah dari ibu kota diangkut untuk kemudian diolah di Bantargebang. Pemprov DKI bekerja sama dengan perusahaan swasta PT Godang Tua Jaya untuk mengolah sampah di Bantargebang. (sur)
Jika sebelumnya truk sampah hanya diperbolehkan beroperasi sejak pukul 21.00 hingga pukul 05.00, Rahmat berharap truk boleh beroperasi selama 24 jam.
Rahmat beralasan, perubahan jam operasional truk ini demi kepentingan nasional namun tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Tentunya karena kita semua memiliki kepentingan nasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi 24 jam ya," kata Rahmat di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pasti lewat tol karena utamanya di Bekasi Barat," ujarnya.
Poin ketiga yang ingin diganti adalah perihal adanya kewajiban DKI yang selama ini kurang terselesaikan. Kewajiban yang dimaksud berkisar pada aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Jadi hanya empat saja, sisanya nanti ya masih dirahasiakan," kata Rahmat.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak mempermasalahkan ada perubahan isi perjanjian kerja sama.
Ahok hanya berharap adendum nantinya bertujuan untuk menjadikan pengelolaan sampah lebih baik.
"Harus diakui bahwa pengolahan di sana tidak memenuhi kriteria standar, jadi adendum tak masalah," katanya.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah menandatangani perjanjian kerja sama pengolahan sampah dengan Pemerintah Kota Bekasi. Namun belakangan DPRD Kota Bekasi menilai ada pelanggaran yang dilakukan.
Tercatat ada sembilan pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah belum adanya revisi analisis mengenai dampak lingkungan, tidak menanam pohon di sekitar Bantargebang, tidak memperbaiki sistem pengairan air sampah, meningkatnya volume sampah, dan beberapa pelanggaran lainnya.
Selama ini Pemprov DKI Jakarta masih bergantung pada Bekasi untuk membuang sampahnya. DKI Jakarta belum bisa mengolah sampahnya sendiri. Sampah dari ibu kota diangkut untuk kemudian diolah di Bantargebang. Pemprov DKI bekerja sama dengan perusahaan swasta PT Godang Tua Jaya untuk mengolah sampah di Bantargebang. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK