Penyertaan Modal Pendirian Bank Banten Harus Seizin Gubernur

Jakarta, CNN Indonesia -- Selain persetujuan DPRD, persetujuan Gubernur Banten Rano Karno juga dibutuhkan untuk mencairkan modal penyertaan pembentukan bank daerah. Sebagai kepala daerah, Gubernur nantinya akan turut memiliki saham di bank pelat merah yang terbentuk nanti.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah saat dimintai pendapat tertangkapnya dua anggota DPRD oleh KPK.

"Pasti ada campur tangan Pak Gubernur (dalam proses pencairan dana) yang akan memegang saham. Tapi untuk mencairkan, juga perlu persetujuan (DPRD) karena programnya kolektif kolegial," kata Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah kepada CNN Indonesia, Selasa (1/12) malam.

Lihat juga: Tokoh Masyarakat Malu Banten Kembali Terjerat Korupsi

Dua anggota DPRD yang ditangkap adalah Wakil Ketua DPRD dari fraksi Golkar SM Hartono dan Ketua Fraksi PDIP Tri Satriya Santosa. KPK juga menangkap Direktur Utama PT Banten Global Development (BDG) Ricky Tampinongkol.

BDG merupakan Badan Usaha Milik Daerah Banten yang akan mengakuisisi Bank Pundi. Bank itu selanjutnya akan dijadikan bank daerah yang pembentukannya sudah diatur dalam peraturan daerah.

Untuk proses akuisisi, dibutuhkan bantuan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya mencapai Rp900 miliar.

Sebelum proses pembelian Bank Pundi, rupanya parlemen tak menyetujui langsung saat ekspose pada Senin malam lalu. Asep mengatakan belum percaya pada argumentasi PT BGD untuk membeli bank tersebut.

Lihat juga: Ketua DPRD Banten Curiga Proses Pendirian Bank Banten

Asep menunggu pendapat kedua (second opinion) dari para tokoh perbankan seperti Muchtar Mandala, Tryana Syam'un, Embay Mulya Syarief, Saefudin Noor, dan akademisi Boyke Pribadi. Tokoh-tokoh tersebut akan memberikan pertimbangan terkait proses akuisisi Bank Pundi oleh pemerintah. Rencananya, hasil pertimbangan dari para tokoh akan didapat pada Rabu 3 Desember 2015 esok.

Belum juga mulus, dua anggota DPRD setempat justru dicokok KPK. KPK menduga kedua legislator daerah menerima duit dari ricky. KPK mengamankan duit dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah.

"Kami prihatin dengan kondisi seperti ini. Kedua, saya menyerahkan segala seuatu ke pengak hukum, menyerahkan ke KPK," kata Asep.

Mengenai status kedua orang tersebut sebagai anggota Dewan, Asep mengaku tak punya kewenangan guna mencabutnya. Ia memberikan sikap kepada partai apakah akan memecat atau tidak.

"Itu ranahnya partai akan dilakukan pemecatan atau tidak, akan ditarik dari kursi DPR atau tidak," katanya.

Pembangunan bank daerah merupakan proyek besar buat perusahaan pelat merah pimpinan Ricky. Nilai Rp900 miliar, kata Asep, merupakan 12 persen dari total APBD Rp8 triliun. Rencananya, PT BGD bakal membeli saham Bank Pundi sedikitnya 50 persen.

Lihat juga: Penangkapan Legislator Diduga Terkait Pembentukan Bank Banten

Bank daerah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah di provinsi setempat. Amanatnya telah termaktub dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013. Asep menjelaskan, target pembangunan bank daerah harus rampung pada tahun 2016.

Belum Usut Pihak Lain

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan terus menggelar pemeriksaan intensif setelah ketiga orang tersebut ditangkap tangan oleh penyidik di kawasan Tangerang. Selain mereka, ada pula dua direksi PT BGD yang tertangkap di tempat terpisah, yakni di Banten.

Setelah pemeriksaan intensif, penyidik dan pimpinan akan menghelat ekspose atau gelar perkara untuk menentukan apakah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan akan diterbitkan pimpinan KPK jika ditemukan dua alat bukti yang kuat. Kemudian si tersangka akan diproses hukum dalam tahap penyidikan.

Ketika ditanya apakah akan mengusut keterlibatan Gubernur Rano Karno, Johan tak menampik serta tak mengiyakan. "Itu masih jauh, tapi ini terus dikembangkan," kata Johan di KPK, Jakarta.

Rencananya, pimpinan akan menghelat jumpa pers untuk mengungkap hasil pemeriksaan intensif pada siang ini. (sur)