Ketua DPRD Banten Curiga Proses Pendirian Bank Banten

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menuding ada oknum parlemen lokal yang memanfaatkan situasi dengan menjanjikan pencairan bantuan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan Bank Daerah Banten. Duit yang digelontorkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakuisisi Bank Pundi menjadi bank daerah mencapai Rp900 miliar.

Tudingan Asep bisa jadi benar. Pasalnya, tadi malam dua anggota DPRD Banten yakni Wakil Ketua SM Hartono dan anggota DPRD Tri Satriyo Santoso ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah operasi tangkap tangan.

Lihat juga: Tangkap Dua Anggota DPRD Banten, KPK Sita Puluhan Juta Rupiah

Keduanya dicokok KPK bersama Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) Ricky Tampinongkol. Mereka ditangkap lantaran tengah menerima duit suap.

Pembangunan bank daerah merupakan proyek besar untuk perusahaan pimpinan Ricky. Nilai Rp900 miliar, kata Asep, merupakan 12 persen dari total APBD Banten sebesar Rp8 triliun. Rencananya, PT BGD bakal membeli saham Bank Pundi sedikitnya 50 persen.

"PT BGD menyarankan membeli Bank Pundi tapi saya belum yakin dengan direksi PT BGD," kata Asep kepada CNN Indonesia, Selasa malam (1/12).

Soal rencana akuisisi itu juga telah diekspose pada Senin malam lalu. oleh PT BGD. Saat itu mereka yakin untuk mengakuisisi Bank Pundi. Badan usaha milik daerah Banten itu pun ngotot untuk mencairkan dana ratusan miliar tersebut.

Lihat juga: Kronologi Penangkapan Dua Anggota DPRD Banten

Kengototan ini malah membuat Asep tak langsung percaya. Ia lalu mencari pendapat lain perkara akuisisi ini.

"Hasilnya ada tanggal 3 Desember ini. Saya sudah wanti-wanti jangan sampai melakukan akuisisi karena saya melihat beli bank itu bukan beli kendaraan, bank itu risiko tinggi," katanya.

Pendapat lain diminta oleh Asep dari sejumlah tokoh Banten yang berlatarbelakang perbankan seperti Muchtar Mandala, Tryana Syam'un, Embay Mulya Syarief, Saefudin Noor, dan akademisi Boyke Pribadi. Tokoh-tokoh tersebut akan memberikan pertimbangan terkait proses akuisisi Bank Pundi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

"Termasuk juga dengan Deloitte Consulting untuk legal due diligence. Tapi sebelum dilakukan second opinion, sudah ada kejadian ini (operasi tangkap tangan KPK)," katanya.

Asep mengaku kaget. Padahal, selaku pimpinan parlemen ia mengklaim telah memberi peringatan pada sejumlah pihak agar berhati-hati dengan pembuatan bank daerah.

Bank daerah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Amanatnya telah termaktub dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013. Asep menjelaskan, target pembangunan bank daerah harus rampung pada tahun 2016.

Lihat juga: KPK Tangkap Tangan Anggota DPRD Banten

"Sesuai dengan Perda, pembeliannya belum tahu berapa jumlahnya. Belum ada proses persetujuan pembelian. Tapi ada Rp900 miliar untuk penyertaan modal kepada BGD untuk melakukan akuisisi bank," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (1/12) sekitar pukul 12.42 WIB, di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang, penyidik KPK mencokok Hartono, Tri, dan Ricky. Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB, ketiga orang tersebut digiring ke gedung komisi antirasuah bersama supir masing-masing.

Sekitar 15.30 WIB, penyidik membawa dua orang lagi yang diambil dari sebuah perusahaan di Banten. Mereka adalah direksi PT BGD.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK mengatakan status delapan orang tersebut kini adalah terperiksa. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan digelar selama 1 x 24 jam sejak penangkapan

Setelah pemeriksaan intensif, penyidik dan pimpinan akan menghelat ekspose atau gelar perkara untuk menentukan apakah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan akan diterbitkan pimpinan KPK jika ditemukan dua alat bukti yang kuat. Kemudian si tersangka akan diproses hukum dalam tahap penyidikan. (sur)