Menteri Ryamizard: Helikopter VVIP Tergantung Kajian Bappenas
Sandy Indra Pratama | CNN Indonesia
Rabu, 02 Des 2015 12:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, rencana pembelian helikopter VVIP tetap melalui mekanisme kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum pengadaannya diputuskan di Kementerian Pertahanan melalui mekanisme Tim Evaluasi Pengadaan.
"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai rencana strategi TNI AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kami dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," kata Ryamizard di Jakarta, Rabu (2/12).
Namun, kata dia, “Sebagai pembantu Presiden, saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan, yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI, termasuk menyangkut keputusan pengadaan heli VVIP ini.”
Ssaat ini Kementerian Pertahanan masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.
"Kami berharap Bappenas segera memastikan finalisasi program dan kegiatan yang akan disetujui untuk 2016-2019. Kami sudah siap melakukan pengadaan," ujar Ryamizard.
Soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli, kata Ryamizard, tidak relevan diperdebatkan saat ini. Sebab pada akhirnya harus melewati proses Tim Evaluasi Pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.
"Namanya juga helikopter VVIP, ya akan digunakan siapa saja yang dikategorikan VVIP. Bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kami pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," kata Ryamizard.
Jamin Transparan
Mantan KSAD ini mengatakan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja. Ada kebutuhan heli serbu, heli angkut berat juga alutista lainnya.
Ryamizard meminta masyarakat tidak khawatir, sebab pengadaan alutista terbuka dan semua bisa berpartisipasi, termasuk ruang untuk industri dalam negeri atau luar negeri yang bersemangat melakukan transfer teknologinya ke depan.
“Kami kan tidak hidup di ruang hampa. Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Toh pengadaan ini masih tahun depan. Mudah-mudahan tidak berlarut di Bappenas pengesahannya dan segera diputuskan," kata Ryamizard.
Silang pendapat proses pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan kepala negara dan pejabat VVIP ini telah menimbulkan pro dan kontra antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi I DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.
Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi pihak PT DI berkukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama anak bangsa PT DI dengan Airbus.
(antara/sip)
"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai rencana strategi TNI AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kami dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," kata Ryamizard di Jakarta, Rabu (2/12).
Namun, kata dia, “Sebagai pembantu Presiden, saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan, yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI, termasuk menyangkut keputusan pengadaan heli VVIP ini.”
Ssaat ini Kementerian Pertahanan masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli, kata Ryamizard, tidak relevan diperdebatkan saat ini. Sebab pada akhirnya harus melewati proses Tim Evaluasi Pengadaan di kementerian yang dipimpinnya.
"Namanya juga helikopter VVIP, ya akan digunakan siapa saja yang dikategorikan VVIP. Bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kami pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," kata Ryamizard.
Mantan KSAD ini mengatakan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja. Ada kebutuhan heli serbu, heli angkut berat juga alutista lainnya.
Ryamizard meminta masyarakat tidak khawatir, sebab pengadaan alutista terbuka dan semua bisa berpartisipasi, termasuk ruang untuk industri dalam negeri atau luar negeri yang bersemangat melakukan transfer teknologinya ke depan.
“Kami kan tidak hidup di ruang hampa. Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Toh pengadaan ini masih tahun depan. Mudah-mudahan tidak berlarut di Bappenas pengesahannya dan segera diputuskan," kata Ryamizard.
Silang pendapat proses pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan kepala negara dan pejabat VVIP ini telah menimbulkan pro dan kontra antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi I DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.
Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi pihak PT DI berkukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama anak bangsa PT DI dengan Airbus.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK