Politikus Golkar Tak Perlu Membabi Buta Bela Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan politikus Golkar tidak perlu membela mati-matian terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Kader Golkar diminta harus jernih dalam menyikapi perkara Setya Novanto yang akan di sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia terkait jatah saham.

Sarmuji sependapat dengan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol yang mengingatkan agar elite Golkar tetap obyektif dalam memandang kasus Setya dengan tidak melakukan pembelaan habis-habisan. “Tidak boleh membabi buta dalam melakukan pembelaan terhadap perkara Pak Setya,” ujar Sarmudi kepada CNN Indonesia, Selasa (1/12).

Pilihan Redaksi Sudirman Said Siap Beri Keterangan di Mahkamah Dewan Selidiki Perkara Setya, Jaksa Agung Dituding Amankan Posisi Sidang Etik Setya Novanto, MKD Bakal Putar Rekaman Freeport Ketua MPR Nilai Setya Bisa Manfaatkan MKD NasDem Tepis Tudingan Bermanuver di Kejaksaan Agung

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menuturkan kasus yang menimpa Setya Novanto tidak bisa ditutup-tutupi oleh kader Golkar. Karena itu sebaiknya elite Golkar bersikap proporsional dan obyektif.

Sarmuji mengatakan persoalan Setya Novanto sudah diserahkan ke MKD dan saat ini sedang dalam proses penanangan. Kalau nantinya Setya Novanto terbukti bersalah maka akan ada sanksinya sesuai tingkat kesalahan. “Dari mulai teguran sampai pencopotan,” ucap Sarmuji.

Sarmuji memandang sulit untuk melakukan pembelaan terhadap Setya Novanto terkait dengan adanya rekaman percakapan dalam perkara tersebut. (Baca: Seskab Telah Dengarkan Rekaman Lengkap Setya Novanto-Freeport)

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar lainnya, Sirajuddin Abdul Wahab, mengatakan sebaiknya Setya Novanto berjiwa besar dengan berani mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. “Kalau berani mundur itu jauh lebih bagus di mata masyarakat luas,” kata Sirajuddin kepada CNN Indonesia, Selasa (1/12).

Menurut Sirajuddin, Setya Novanto perlu mencontoh langkah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri. “Dirjen Pajak berani mundur bukan karena tersangkut suatu perkara tapi karena tak sanggup mencapai target penerimaan pajak. Pak Setya yang terseret perkara seharusnya mundur,” tuturnya.

Sirajuddin menambahkan bahwa dengan hasil voting dalam rapat MKD yang mayoritas suara menghendaki sidang terhadap Setya Novanto dilanjutkan menandakan sangat sulit untuk melakukan “pengamanan” pada perkara Setya Novanto. (Baca: Kasus Novanto Berlanjut, Enam Anggota MKD Kalah Voting)

“Karena itu seharusnya lebih baik mundur saja,” ujarnya. (obs)