Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Diyati R Sulur di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Rabu, digelar menyusul buntunya upaya mediasi atau perdamaian antara pihak penggugat dengan tergugat yang diwakili oleh TNI Angkata Darat.
Dalam gugatan tersebut, rumah yang didiami 21 keluarga di atas lahan seluas 6.400 meter persegi tersebut dihancurkan tanpa landasan hukum yang jelas oleh personel Kodam IV/ Diponegoro.
"Gugatan dilayangkan terhadap Presiden karena beliau selaku pemegang kekuasaan tertinggi TNI," kata kuasa hukum penggugat Eko Suparno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam gugatan tersebut, kata dia, warga juga menuntut ganti rugi materiil dan moril dengan total Rp21,1 miliar. "Kerugian materiil karena harta benda rusak dan hilang sekitar Rp10,6 miliar," tambahnya.
Ganti rugi moril karena rasa takut, cemas, kehilangan tempat tinggal Rp10,5 miliar yang terbagi Rp500 juta untuk tiap warga. Dalam sidang perdana tersebut, Hakim Ketua Diyati R Sulur tetap memberi kesempatan kedua pihak untuk berdamai.
Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan tanggapan tergugat. (antara/sip)