SETAHUN JOKOWI-JK
Bidang Pertahanan Jadi Sorotan Selama Satu Tahun Jokowi-JK
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 20 Okt 2015 11:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Pertahanan DPR Mayor Jenderal TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyatakan, Indonesia perlu membenahi kualitas bidang pertahanan untuk meningkatkan daya tawar politik luar negeri. Bidang pertahanan dipandang perlu disempurnakan demi mendongkrak kinerja satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Menurut hemat saya, satu tahun pemerintah ini cukup bagus. Walaupun barangkali tidak ada yang sempurna, maka ke depan harus ada penyempurnaan yang lebih baik," kata Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (20/10).
Meski kesejahteraan rakyat menjadi prioritas pemerintah, Hasanuddin menilai upaya mendongkrak perekonomian bakal sia-sia jika tidak dibarengi pendekatan keamanan negara. Hal tersebut dianggap sudah menjadi teori klasik negara besar yang memiliki perekonomian kuat dengan ditunjang angkatan bersenjata yang juga tangguh.
Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan negara, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Indonesia perlu memenuhi standar minimum essential force (MEF). Sebab saat ini, kata Hasanuddin, standar MEF pertahanan Indonesia jauh dari minimum.
"Kalau mau menjadi bangsa yang besar, kita harusnya maximum essential force. Tapi karena keuangan dan prioritas anggarannya tidak ke alutsista, maka dibuatlah MEF berdasarkan hakikat ancaman," kata Hasanuddin.
Ancaman yang dimaksud Hasanuddin terkait situasi dalam negeri dan perbatasan negara. Dalam hal ini, bidang pertahanan dipandang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk menyingkirkan berbagai ancaman yang merundung negeri.
Di ranah domestik, kata Hasanuddin, ancaman itu hadir dalam bentuk illegal logging, iliegal fishing, dan illegal mining. Ancaman dalam negeri itu dianggap telah mengeruk habis sumber daya alam di Indonesia.
"Misal seperti ikan-ikan itu dicuri. Satu tahun bisa berapa ratus triliun. Dengan mengeluarkan uang mungkin puluhan triliun (untuk MEF), kita sudah bisa mengamankan wilayah kesatuan RI," kata dia Hasanuddin.
Sementara itu, berkaitan dengan dunia politik luar negeri, daya tawar politik Indonesia saat ini dinilai masih belum terlalu kuat. Posisi tawar politik suatu negara dipandang perlu diiringi kemampuan angkatan bersenjata yang kuat pula.
Menurut Hasanuddin, praktik penguatan pertahanan demi meningkatkan daya tawar politik luar negeri telah diterapkan oleh negara-negara besar. Ketika politik luar negeri tidak ditunjang kekuatan angkatan bersenjata yang besar, kata dia, maka suatu negara dipastikan tidak bakal memiliki nilai tawar yang cukup.
"Itu sudah menjadi teori lama. Jadi tidak bisa dengan ngomong saja. Di belakangnya harus ada sebuah kekuatan," kata dia. (rdk)
"Menurut hemat saya, satu tahun pemerintah ini cukup bagus. Walaupun barangkali tidak ada yang sempurna, maka ke depan harus ada penyempurnaan yang lebih baik," kata Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (20/10).
Meski kesejahteraan rakyat menjadi prioritas pemerintah, Hasanuddin menilai upaya mendongkrak perekonomian bakal sia-sia jika tidak dibarengi pendekatan keamanan negara. Hal tersebut dianggap sudah menjadi teori klasik negara besar yang memiliki perekonomian kuat dengan ditunjang angkatan bersenjata yang juga tangguh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di ranah domestik, kata Hasanuddin, ancaman itu hadir dalam bentuk illegal logging, iliegal fishing, dan illegal mining. Ancaman dalam negeri itu dianggap telah mengeruk habis sumber daya alam di Indonesia.
"Misal seperti ikan-ikan itu dicuri. Satu tahun bisa berapa ratus triliun. Dengan mengeluarkan uang mungkin puluhan triliun (untuk MEF), kita sudah bisa mengamankan wilayah kesatuan RI," kata dia Hasanuddin.
Sementara itu, berkaitan dengan dunia politik luar negeri, daya tawar politik Indonesia saat ini dinilai masih belum terlalu kuat. Posisi tawar politik suatu negara dipandang perlu diiringi kemampuan angkatan bersenjata yang kuat pula.
Menurut Hasanuddin, praktik penguatan pertahanan demi meningkatkan daya tawar politik luar negeri telah diterapkan oleh negara-negara besar. Ketika politik luar negeri tidak ditunjang kekuatan angkatan bersenjata yang besar, kata dia, maka suatu negara dipastikan tidak bakal memiliki nilai tawar yang cukup.
"Itu sudah menjadi teori lama. Jadi tidak bisa dengan ngomong saja. Di belakangnya harus ada sebuah kekuatan," kata dia. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK