Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, perbaikan sistem tidak cukup untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurutnya, para pemimpin lembaga harus dapat menjaga dan mengatur gaya hidup untuk mencegah perilaku korup.
"Saya setuju sistem harus diperbaiki. Tapi itu harus dicontohkan dari atas, perbaikan gaya hidup dan ketegasan dari semua pihak," kata JK dalam pidato pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Kamis (3/12).
JK mengatakan, korupsi di Indonesia saat ini terjadi secara masif. Tidak ada satu lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang bersih dari tindak pidana korupsi. Terutama terkait penyalahgunaan wewenang para penguasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebutkan, sejauh ini sudah ada sembilan menteri yang dipenjara, 19 gubernur, 44 anggota DPR, dua ketua umum partai politik, dua orang gubernur Bank Indonesia dan sejumlah hakim selama beberapa tahun terakhir.
JK juga menyentil faktor politik yang memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia. Menurutnya, semakin hari ongkos politik semakin mahal dan pragmatis. Itu terjadi di seluruh lembaga dan organisasi.
"Jadi ketua apakah lembaganya politik atau tidak, akan sangat pragmatis. Sehingga lembaganya digunakan untuk mengembalikan investasi (ongkos politik) itu," tutur JK.
Dia juga menyinggung Ketua DPR Setya Novanto, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid yang pembicaraannya diperdengarkan di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu malam (2/12).
"Orang yang disebut dalam rekaman tersebut bukan orang miskin. Pasti bisa makan empat kali sehari. Tapi karena keserakahan, maka itu terjadi," ujar JK.
(rdk)