Johan Budi Enggan Komentar Soal Sindiran Keahlian Hukum
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Jumat, 27 Nov 2015 21:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang namanya masuk dalam bursa calon pimpinan, Johan Budi, bergeming soal riu
hnya protes DPR tentang bidang keahlian dan latar belakang sarjana hukum. Johan, begitu ia disapa, justru tampak rileks dan emoh komentar macam-macam.
"Saya mengalir saja," ujar Johan diikuti dengan tawa saat berbincang dengan CNN Indonesia, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/11).
Johan mengaku tak memiliki kewenangan dan porsi untuk angkat bicara soal seleksi calon penggawa komisi antirasuah untuk periode selanjutnya, 2015-2019. Johan menyerahkan seluruh kebijakan pada Komisi III DPR yang menggelar uji kelayakan dan kepatutan.
"Saya kan, terserah komisi III, kalau dipilih, kalau enggak ya enggak. Sekarang bola ada di komisi III," kata Johan.
Ketika ditanya soal suara negatif yang mempertanyakan latar belakang pendidikannya bukan dari sarjana hukum, Johan pun hanya tertawa. "Saya tidak mau berkomentar soal itu," ucapnya.
Johan yang telah berkiprah selama 10 tahun di KPK merupakan sarjana teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Selepas kuliah, pria asal Mojokerto ini mengawali dunia kerja sebagai wartawan di sebuah media di Indonesia.
Kemudian, dia memutuskan untuk hijrah ke KPK dan tak berselang lama menduduki jabatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2006 hingga tahun 2014, ia mengemban tugas sebagai juru bicara sekaligus Deputi Pencegahan lembaga antirasuah.
Pada tahun 2014, Johan bersama dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji dan mantan Ketua KPK periode 2003-2006, Taufiequrahman Ruki, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Penunjukkan ketiganya menyusul pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang berstatus tersangka. Johan berharap, dengan sederetan pengalamannya di komisi antirasuah, ia mampu memahami dan menyelesaikan tantangan internal kelembagaan. Ketika ditanya soal tujuannya mendaftar menjadi pimpinan untuk periode selanjutnya, Johan berkata, "Saya ingin mengembalikan marwah KPK memberantas korupsi."
Nama Johan masuk dalam daftar delapan nama capim KPK yang akan diuji oleh para wakil rakyat di parlemen. Selain Johan, ada pula Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Thony Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Candra, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata, perwira Polri Basaria Panjaitan, serta Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.
Sementara itu, hingga kini Komisi III belum menentukan tanggal pasti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan untuk delapan kandidat tersebut. Padahal, sedikitnya KPK membutuhkan lima nama yang akan menjadi punggawa komisi antirasuah pada 16 Desember 2015 mendatang. Para punggawa ini akan menggantikan dua wakil ketua KPK dan tiga pelaksana tugas pimpinan KPK yang akan purna tugas kurang dari 30 hari. (sur)
"Saya mengalir saja," ujar Johan diikuti dengan tawa saat berbincang dengan CNN Indonesia, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/11).
Johan mengaku tak memiliki kewenangan dan porsi untuk angkat bicara soal seleksi calon penggawa komisi antirasuah untuk periode selanjutnya, 2015-2019. Johan menyerahkan seluruh kebijakan pada Komisi III DPR yang menggelar uji kelayakan dan kepatutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika ditanya soal suara negatif yang mempertanyakan latar belakang pendidikannya bukan dari sarjana hukum, Johan pun hanya tertawa. "Saya tidak mau berkomentar soal itu," ucapnya.
Kemudian, dia memutuskan untuk hijrah ke KPK dan tak berselang lama menduduki jabatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2006 hingga tahun 2014, ia mengemban tugas sebagai juru bicara sekaligus Deputi Pencegahan lembaga antirasuah.
Pada tahun 2014, Johan bersama dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji dan mantan Ketua KPK periode 2003-2006, Taufiequrahman Ruki, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.
Penunjukkan ketiganya menyusul pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang berstatus tersangka. Johan berharap, dengan sederetan pengalamannya di komisi antirasuah, ia mampu memahami dan menyelesaikan tantangan internal kelembagaan. Ketika ditanya soal tujuannya mendaftar menjadi pimpinan untuk periode selanjutnya, Johan berkata, "Saya ingin mengembalikan marwah KPK memberantas korupsi."
Nama Johan masuk dalam daftar delapan nama capim KPK yang akan diuji oleh para wakil rakyat di parlemen. Selain Johan, ada pula Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Thony Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Candra, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata, perwira Polri Basaria Panjaitan, serta Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.
Sementara itu, hingga kini Komisi III belum menentukan tanggal pasti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan untuk delapan kandidat tersebut. Padahal, sedikitnya KPK membutuhkan lima nama yang akan menjadi punggawa komisi antirasuah pada 16 Desember 2015 mendatang. Para punggawa ini akan menggantikan dua wakil ketua KPK dan tiga pelaksana tugas pimpinan KPK yang akan purna tugas kurang dari 30 hari. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK