Jokowi Gelar Ratas Bahas Pengadaan Alutsista TNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) yang secara khusus membahas soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Saat membuka ratas, Jokowi menyampaikan, untuk membangun kekuatan pertahanan, maka negara harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun di kepolisian.

"Saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Kita juga ingin mengupayakan membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, makin lengkap, dan makin modern," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Lihat juga: Belanja Rp41 Triliun TNI AU: Heli VVIP ke Jet Tempur Siluman

Oleh karena itu, dalam ratas kali ini Jokowi memberikan empat arahan terkait pengadaan alutsista TNI. Pertama adalah pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI.

Hal tersebut seperti tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010 hingga 2024, Renstra Pertahanan 2015 hingga 2019 dan Rencana Induk Industri Pertahanan yang ditetapkan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).

Lihat juga: Komisi I soal Helikopter VVIP TNI: Pakai Produk Dalam Negeri

Arahan kedua, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, adalah proses pengadaan alutsista harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparasi. Ketiga, pengadaan alutsista dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan negara.

"Keempat, pengadaan alutsista ini harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata dan antarmatra. Ini penting sekali, kalau tidak terintegrasi maka tidak ada keterpaduan. Nanti akan jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Menutup pembukaannya, Jokowi menekankan kembali hal-hal yang berkaitan dengan pembelian helikopter dan alutsista lainnya. (utd)