Komisi I DPR Dukung Keputusan Jokowi Tolak Helikopter VVIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Tubagus Hasanuddin menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembelian helikopter kepresidenan. Menurutnya, pernyataan Jokowi benar bahwa helikopter yang ada masih bisa digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas kenegaraan.

Jenderal Purnawirawan TNI ini mengatakan, helikopter Super Puma yang ada sekarang juga jarang digunakan. Karenanya, masih belum diperlukan pembelian helikopter kepresidenan yang baru.

"Itu keputusan yang tepat. Jam terbangnya juga tidak terlalu tinggi. Masih layak pakai dan cukup aman," ujar Tubagus Hasanuddin saat dihubungi, Kamis (3/12) malam.

Lihat juga: TNI soal Jokowi Tolak Heli AW101: Kami Harus Ikut Kata Dia

Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini menilai PT Dirgantara Indonesia (DI) juga masih mampu menyediakan helikopter kepresidenan, apabila nantinya akan direalisasikan pengadaan helikopter VVIP ini.

Tubagus tetap mendukung PT DI meski sebelumnya TNI AU mengatakan helikopter buatan perusahaan nasional tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.

Hal ini membuat TNI AU mengusulkan untuk membeli helikopter AgustaWestland AW101 buatan Inggris dan Italia. TNI AU hanya mau memesan ke PT DI jika mampu membuat helikopter sekelas AW101.

Lihat juga: Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi menolak usulan pembelian AW101. Selain karena masih dapat digunakannya helikopter Super Puma, penolakan diberikan karena harganya yang tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Presiden menyiratkan, lebih baik pengadaan helikopter backup dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni menggunakan helikopter yang bisa dikaroseri, di-assembling atau dibuat putra bangsa. (sur)