BREAKING NEWS

Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP

Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 03 Des 2015 17:50 WIB
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter VVIP yang baru. Harganya dinilai terlalu tinggi.
Helikopter AgustaWestland AW101 yang diincar TNI Angkatan Udara. (Dok. Wikipedia/Fox52)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW101 untuk keperluan very very important person (VVIP), termasuk kendaraan kepresidenan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers seusai rapat terbatas soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Ia menyebutkan, usulan pembelian helikopter AgustaWestland AW101 alias Merlin awalnya diutarakan oleh TNI Angkatan Udara.

"Seperti yang diketahui bersama, saat ini, untuk heli, Presiden menggunakan Super Puma yang dirakit PTDI (Dirgantara Indonesia). Dengan mempertimbangkan dan mendengarkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembelian AW101," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Pram menuturkan, langkah tersebut diambil Presiden Jokowi karena sang kepala negara beranggapan helikopter yang ada masih bisa digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas kenegaraannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, dalam kondisi keuangan seperti ini, pembelian heli tersebut dianggap harganya terlalu tinggi," katanya.

Dengan demikian, imbuh Pram, Presiden akan tetap menggunakan helikopter Super Puma yang ada, meski perlu dipikirkan untuk pengadaan helikopter baru sebagai backup (pendukung atau pengganti).

"Presiden akan menggunakan heli yang ada, walaupun perlu dipikirkan untuk pengadaan sebagai backup, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan aktivitas Presiden yang sangat tinggi, untuk memiliki backup heli. Selama ini tidak ada backup-nya," ujarnya.

Selain itu, tutur Pram, Presiden menyiratkan bahwa lebih baik pengadaan helikopter backup dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, baik menggunakan helikopter yang bisa dikaroseri, di-assembling, atau dibuat oleh putra bangsa. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER