Jakarta, CNN Indonesia -- Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia sangat menyesalkan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto soal perpanjangaan kontrak Freeport untuk pembagian jatah saham.
Tokoh Nahdlatul Ulama Ahmad Bagja menyatakan sudah seharusnya Presiden Jokowi marah dengan menggebrak meja dan menyebut ‘ora sudi’ karena namanya dicatut untuk hal yang sangat tidak baik, apalagi jika dilakukan oleh kepala lembaga tinggi negara, yaitu DPR. “Kita saja kalau nama kita dicatut maka akan marah apalagi ini Presiden,” ujar Bagja kepada CNN Indonesia, Jumat (4/12).
Dewan Pakar PBNU itu menyatakan sangat tidak etis apabila ketua DPR melakukan pencatutan nama Presiden untuk kepentingan pribadi. “Itu namanya mencemarkan nama baik Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan yang seharusnya dihormati,” tutur Bagja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, kata Bagja, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang menyidangkan perkara etika ini nantinya seharusnya memberi sanksi yang tegas berupa pencopotan. “Bukan hanya saksi ringan berupa teguran seperti yang biasanya,” ucapnya. “Ini kesalahan yang besar bahkan bisa dikatakan membohongi rakyat juga,” lanjut dia.
Lebih parah lagi, ujar Bagja, bila persekongkolan atau pemufakatan jahat berupa pencatutan nama Presiden dilakukan untuk tujuan pribadi. “Sangat tidak pantas kalau menjabat sebagai ketua DPR lagi, lembaga tinggi negara yang seharusnya terhormat,” tegasnya.
Bagja mendorong agar pengusutan kasus ini tak hanya melalui jalur di MKD DPR saja tapi juga perlu dibawa ke ranah pidana. “Kalau hanya di MKD kan hanya menangani etik. Perlu sanksi pidana juga. Makanya Kejaksaan Agung mengusut kasus ini juga,” kata Bagja. (Baca:
Cerita Ihwal Jokowi Gebrak Meja dan Berseru 'Ora Sudi!')
Sebelumnya, relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Projo menilai sangat wajar Presiden Jokowi marah besar ketika mengetahui namanya dicatut dalam perkara perpanjangan kontrak karya PT Freeport yang meminta pembagian jatah saham.
“Kami di Projo menganggap wajar kalau Presiden Jokowi marah sampai menggebrak meja dan menyebut ‘ora sudi’” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budi Arie Setiadi kepada CNN Indonesia, Kamis (3/12). (Baca:
Jokowi Dianggap Pantas Gebrak Meja dan Sebut 'Ora Sudi!')
Projo, kata Budi, sangat menyesalkan pihak-pihak yang menyalahgunakan kepercayaan. “Harus diakui terlalu banyak serigala, hyena, dan burung nazar di dalam pemerintahan Jokowi," kata Budi.
(obs)