Ahok Ingin Transjabodetabek Bergabung ke PT Transjakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat membicarakan soal transportasi bus di DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dalam pembicaraan tersebut, Basuki menyinggung soal peredaran bus Transjabodetabek di jalur Transjakarta.

Menurut Basuki, Kementerian Perhubungan sudah tak perlu lagi memberi bus Transjabodetabek ke lapangan karena pembayarannya tetap mahal bagi warga yang tinggal di luar Jakarta. Menurutnya para warga hanya akan membayar murah jika naik dan turun di halte Transjakarta.

"Walaupun pas masuk Jakarta sudah tidak bayar bagaimana saat pulang? Tetap mahal," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/12).

Lihat juga: Ahok Akan Denda Motor Parkir Sembarangan Rp250 Ribu

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sering kali menaiki bus Transjabodetabek dari lampu lalu lintas agar mengurangi pengeluaran mereka. Hal tersebut tentu saja akan membahayakan keselamatan masyarakat.

Maka dari itu Ahok mengimbau agar Transjabodetabek lebih baik bergabung dengan PT Transjakarta agar masyarakat di luar Jakarta tidak perlu membayar biaya terlalu banyak.

"Nanti kami siapkan sistem tiket harian, jadi masyarakat cukup membayar Rp 7000 untuk seharian menggunakan Transjakarta," kata Ahok.

Lihat juga: Ahok Targetkan Mobil Derek Beroperasi 24 Jam

Dengan sistem tersebut, Ahok menginginkan agar masyarakat segera meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Apalagi jika bus dari Bekasi dan Tangerang hanya dibayar Rp 3500 perorang maka kemungkinan itu terbuka lebar.

Lihat juga: Ahok Akui Mayoritas Bus Kota Tak Layak Jalan

Tentu saja, pihak pengelola pasti akan merasa rugi dengan sistem tersebut, maka dari itu Ahok akan menggunakan sistem PSO (Public Service Obligation). Sistem tersebut diterapkan untuk menutupi kerugian tersebut.

Menurut Ahok, PSO tersebut merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk melayani publik. Bahkan Ahok pun memiliki rencana agar masyarakat yang gajinya di batas upah minimum provinsi tidak perlu bayar saat naik bus.

"Jika busnya tambah banyak maka itu akan saya coba, sepertinya kalian juga akan mulai meninggalkan motor," ujarnya. (bag)