Sebut Banyak Pejabat 'Main' di Freeport, Fahri Dukung Angket

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendukung digunakannya hak angket dalam menyikapi perkara perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Menurutnya, terlalu banyak pejabat yang bermain di belakang presiden terkait PT Freeport. Namun, dia enggan mengungkapkan siapa saja pejabat yang dimaksud.

Fahri menyebut ada banyak pejabat negara yang menggelar rapat dan memberikan jaminan ke PT Freeport Indonesia, bahkan sebelum resmi menjabat posisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pilihan Redaksi Usut Perkara Setya Novanto, MKD Buka Peluang Panggil Luhut Fadli Zon Tuding Upaya Kejaksaan Usut Setya Novanto Politis Gagal Ambil Rekaman Asli Milik Maroef, MKD Rapat Pimpinan Tak Direstui Maroef, MKD Gagal Ambil Rekaman Skandal Freeport

"Isu-isu itu harus di-clear-kan dan membentuk angket investigasi kasus perpanjangan Freeport. Taruh di atas meja. Seluruh rakyat menonton," ujar Fahri di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (10/12).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, melalui angket tersebut masyarakat Papua jadi mengetahui permainan dan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Menurutnya, angket membuat semuanya fair.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini sudah ada draf dari angket perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua. Namun dia enggan mengungkapkan inisiator dari angket ini. “Pansus angket ini nantinya sudah dapat bekerja pada Januari 2016 mendatang.”

Sejumlah nama petinggi pemerintahan Indonesia sempat beberapa kali disebut di rekaman pembicaraan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin, dan Riza Chalid. Nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diduga dijual demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

Sementara, Menterti Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi orang yang paling banyak disebut dalam pembicaraan tersebut. Disebut juga nama mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, dan Deputi I Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo. (obs)