Luhut Pertaruhkan Semuanya Demi Keluarga

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berang namanya dikaitkan dengan polemik Freeport. Dia berani mempertaruhkan segalanya karena tuduhan itu telah mengganggu keluarganya. 

"Saya benar-benar terganggu mengenai itu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya itu sudah keterlaluan. Siapa saja. Saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu," kata Luhut dengan nada tinggi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (11/12).

Dia menantang siapa pun yang menuduhnya pernah berbicara kepada Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid untuk mempengaruhi presiden agar kontrak PT Freeport Indonesia bisa diperpanjang. Luhut geram lantaran dituduh melakukan konspirasi dengan kedua orang itu.

"Saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang berbicara itu, supaya kita selesaikan secara baik," katanya.

Lihat juga: Menteri Luhut Beberkan Kronologi Rapat dan Memo Soal Freeport

Luhut menjelaskan, pada 16 Maret 2015, sebagai Kepala Staf Presiden kala itu, dia merekomendasikan bahwa proses peranjangan Freeport perlu dikaji mendalam. Berdasarkan peraturan, baru bisa diajukan pada 2019. Dalam rapat kabinet terbatas itu, dia menyatakan perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa.

Pada 15 Mei 2015, Luhut menyampaikan memo kepada Presiden bahwa perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan dia tahun sebelum kontrak berakhir.

Lihat juga: BEM UI Minta Setya Mundur, MKD: Semoga Beliau Merenung

Pada 17 Juni 2015, dia menyampaikan memo ke presiden bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan pada 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lihat juga: Menteri Luhut: Kisruh Freeport Rusak Harga Diri Keluarga

Sementara pada 19 Oktober 2015, presiden menyatakan proses perpanjangan Freeport bisa diajukan 2019. Selain itu presiden mengajukan lima syarat negosiasi perpanjangan kontrak yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

"Posisi kami jelas, kalau dilihat tanggal-tanggal ini. Di mana saya terlibat? Itu yang membuat saya lama-lama kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini," ujarnya.

Menurut Luhut, perpanjangan kontrak bisa dilakukan jika Freeport memenuhi lima syarat yang diajukan presiden.

"Dia (Freeport) harus menyelesaikan masalah tadi. Paling tidak studi mengenai smelter harus jalan. Saat ini belum. Banyak yang belum dilakukan, kok ujug-ujug sampai kemari," katanya. (bag)