DPR Akan Bentuk Pansus Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus kontrak karya PT Freeport Indonesia. Fadli menilai, langkah membentuk pansus akan memperjelas posisi Freeport selama ini.

"Dengan pansus tersebut, kami akan mengungkap siapa yang ada di dalam Freeport. Kita juga akan tau seberapa besar yang seharusnya negara terima. Karena selam ini terbilang kecil," ujar Fadli dalam sebuah diskusi di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/12).

Fadli mengatakan, dalam rapat konsultasi di DPR, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemasukan negara dari operasi Freeport di Indonesia sangat kecil. Fadli menyebut Jokowi sangat kecewa dengan dan hal tersebut karena tidak sebanding dengan eksploitasi Freeport terhadap kekayaan alam Papua yang tak ternilai.

Fadli mengaku yakin semua fraksi di DPR akan sepakat dengan rencana pembentukan pansus tersebut, meski sampai saat ini belum digulirkan secara langsung kepada setiap fraksi.

"Secepatnya akan kami sampaikan kepada setiap fraksi. Mungkin seminggu ke depan akan kami gulirkan," ujar Fadli.

Pilihan Redaksi Freeport Diminta Patuhi Aturan Main Perpanjangan Kontrak Tak Anggarkan Uang, Menkeu Desak BUMN Beli 10% Saham Freeport Desak Nasionalisasi, Freeport Diminta Angkat Kaki Menteri Luhut Beberkan Kronologi Rapat dan Memo Soal Freeport

Dalam kesempatan itu Fadli membantah bahwa selama ini partai di DPR lemah dalam menanggapi dan menindak kasus Freeport. Ia mengaku, belum ada pansus sebagai dasar untuk mengusut kasus Freeport adalah alasan utama mengapa hanya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang terlihat bekerja.

"Kami tidak bersuara, khusunya fraksi partai karena tidak ada medianya yaitu Pansus," ujar Fadli.

Sependapat dengan Fadli, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai, pembentukan pansus adalah untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada penundaan untuk membentuk pansus tersebut.

"Demokrasi kita tidak hanya sekedar politik saja, tapi ada ekonomi dan itu harus kita dorong," ujar Masinton.

Masinton mengatakan, permasalahan utama yang terjadi dan melibatkan Freeport adalah soal penguasaan sumber daya alam nasional yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

"Dalam persoalan ini harus kita bongkar. Ini adalah praktik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) baru, kolonialisme baru, kita harus jebol. Kalau tak mampu di jebol, maka dalam hal lainnya kita akan berjalan bungkuk dalam kepentingan tadi," ujar Masinton.

Polemik kontra karya Freeport mencuat setelah sebuah rekaman suara antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusahan Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terungkap dan dilaporkan ke MKD dan Kejaksaan Agung.

Dalam rekaman tersebut terungkap, ada sebuah pembicaraan terkait kontrak karya Freeport dan permintaan jatah saham terhadap beberapa pihak. Selain itu, beberapa nama diduga dicatut dan disebut untuk melancarkan kontrak karya tersebut, di antaranya Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. (rdk)