Jokowi Blusukan, JK Pimpin Rapat di Istana
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 14 Des 2015 20:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi (rakor) tentang ketimpangan dan kebijakan anggaran di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/12). JK memimpin karena hari ini Presiden Joko Widodo banyak agenda di luar.
Selain harus melayat salah satu pendiri Partai Golkar Suhardiman, Jokowi hari ini juga meninjau proyek kereta Bandara Soekarno Hatta.
Saat membuka rapat, JK mengajak para peserta rapat untuk berbagi informasi tentang tujuan negara dalam melakukan pembangunan yang adil, merata, dan berdampak luas. "Pembangunan yang memberikan kesejahteraan agar negeri ini mempunyai persatuan yang bersama," ujarnya.
Ia pun menjelaskan alasan mengundang Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves dalam rakor ini. Menurutnya, Chaves bisa menjadi pihak ketiga yang menjelaskan ketimpangan dan kebijakan anggaran dari sisi perbandingan.
"Kalau World Bank lebih membandingkan pengalaman Indonesia, Malaysia, dengan India, dengan China. Di mana kita berada ini? Apa yang terjadi? Kemudian juga mengatasinya pengalaman negara lain bagaimana? Kenapa dibikin pertemuan untuk membandingkan masa lalu dengan negara sekitar dan cara negara-negara lain mengatasinya, sehingga kita bisa mengatasinya," kata Kalla.
JK pun berpandangan bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini sudah mengarah ke bagaimana melakukan pemerataan pendidikan agar lebih luas, kualitas kesehatan bisa naik, membangun daerah-daerah pinggiran, memberikan subsidi kredit usaha rakyat (KUR), dan sebagainya. Namun, tuturnya, negara masih memerlukan upaya ekstra supaya ada keadilan.
"Dari penjelasan World Bank nanti dapat dilihat kenapa tiba-tiba naik ini ketimpangan, apa sebabnya, kebijakan apa di negeri ini yang tiba-tiba naik ketimpangannya. Nah saya ingin sampaikan, di daerah negara pertumbuhan yang rendah memang menimbulkan kemiskinan, tapi kalau rendah lagi, tidak adil lagi, pasti menimbulkan masalah sosial dan politik suatu negara," ujarnya.
Menurut JK, di banyak negara justru keadilan yang menyebabkan banyak masalah. Meskipun demikian, ucapnya, jika keadilan bercampur dengan kemiskinan, maka masalah yang ditimbulkan akan lebih besar. Oleh karenanya, kata JK, ada baiknya jika pemerintah mendengarkan pandangan Bank Dunia yang memotret fenomena tersebut dari sisi luar dan membandingkan dengan negara sekitar.
Ia pun mengaku mengundang beberapa menteri terkait dan sejumlah gubernur karena pemerintah memiliki dua kerangka, yakni pelaksana kebijakan di sektoral dilakukan oleh menteri dan di daerah dilakukan oleh gubernur.
"Jadi dua-duanya kombinasi yang bagus dalam pertemuan ini, supaya masalah apapun di daerah diketahui sektor dan juga pelaksanaannya daerah, sehingga masalah besar yang kita hadapi ini kita bisa atasi secepat mungkin," katanya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, rakor dipimpin Wakil Presiden karena sejak awal memang orang nomor dua di Republik Indonesia itu mengusulkan digelar rakor dengan tema ini.
"Memang acara ini sepenuhnya dipimpin Wapres. Kebetulan Wapres pada waktu mengusulkan ini ada Presiden dan saya ditugaskan untuk mengundang, menyusun acaranya, tapi sepenuhnya dipimpin Wapres," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (sur)
Selain harus melayat salah satu pendiri Partai Golkar Suhardiman, Jokowi hari ini juga meninjau proyek kereta Bandara Soekarno Hatta.
Saat membuka rapat, JK mengajak para peserta rapat untuk berbagi informasi tentang tujuan negara dalam melakukan pembangunan yang adil, merata, dan berdampak luas. "Pembangunan yang memberikan kesejahteraan agar negeri ini mempunyai persatuan yang bersama," ujarnya.
Ia pun menjelaskan alasan mengundang Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves dalam rakor ini. Menurutnya, Chaves bisa menjadi pihak ketiga yang menjelaskan ketimpangan dan kebijakan anggaran dari sisi perbandingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK pun berpandangan bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini sudah mengarah ke bagaimana melakukan pemerataan pendidikan agar lebih luas, kualitas kesehatan bisa naik, membangun daerah-daerah pinggiran, memberikan subsidi kredit usaha rakyat (KUR), dan sebagainya. Namun, tuturnya, negara masih memerlukan upaya ekstra supaya ada keadilan.
"Dari penjelasan World Bank nanti dapat dilihat kenapa tiba-tiba naik ini ketimpangan, apa sebabnya, kebijakan apa di negeri ini yang tiba-tiba naik ketimpangannya. Nah saya ingin sampaikan, di daerah negara pertumbuhan yang rendah memang menimbulkan kemiskinan, tapi kalau rendah lagi, tidak adil lagi, pasti menimbulkan masalah sosial dan politik suatu negara," ujarnya.
Ia pun mengaku mengundang beberapa menteri terkait dan sejumlah gubernur karena pemerintah memiliki dua kerangka, yakni pelaksana kebijakan di sektoral dilakukan oleh menteri dan di daerah dilakukan oleh gubernur.
"Jadi dua-duanya kombinasi yang bagus dalam pertemuan ini, supaya masalah apapun di daerah diketahui sektor dan juga pelaksanaannya daerah, sehingga masalah besar yang kita hadapi ini kita bisa atasi secepat mungkin," katanya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, rakor dipimpin Wakil Presiden karena sejak awal memang orang nomor dua di Republik Indonesia itu mengusulkan digelar rakor dengan tema ini.
"Memang acara ini sepenuhnya dipimpin Wapres. Kebetulan Wapres pada waktu mengusulkan ini ada Presiden dan saya ditugaskan untuk mengundang, menyusun acaranya, tapi sepenuhnya dipimpin Wapres," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK