Jokowi Cukur 42 Ribu Regulasi Listrik, Agraria dan Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencukur 42 ribu regulasi, terutama di sektor perizinan listrik, agraria, energi, dan perdagangan.

Pramono menjelaskan berdasarkan laporan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, saat ini secara keseluruhan ada 42 ribu regulasi yang diterbitkan. Karena itu, tuturnya, Presiden meminta agar puluhan ribu regulasi tersebut dipotong di setiap kementerian dan lembaga, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan lain yang berkaitan dengan Kepresidenan.

Pilihan Redaksi YLKI Desak PLN Terapkan Tarif Progresif Listrik Pemerintah Segera Rilis 2 Aturan Distribusi dan Harga Gas ICMI Terpesona dengan Cara Jokowi Sikapi 'Papa Minta Saham'

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan Presiden berpandangan jumlah tersebut terlalu banyak. Ia pun mengambil contoh perizinan kelistrikan yang berulang kali dikeluhkan oleh sang kepala negara.

"Sebelumnya, hampir ada 68 aturan perundangan atau perizinan, sekarang sudah dipotong tinggal 22. Beliau belum puas, beliau minta dipotong minimal sampai 10, sampai 12 peraturan. Jadi di semua kelembagaan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12).

Selain izin kelistrikan, papar Pramono, regulasi lain yang diprioritaskan untuk dipangkas antara lain di sektor agraria, investasi, energi, kilang, perdagangan, dan masih banyak lagi.

"Termasuk Presiden akan mendorong supaya industri farmasi menjadi efisien," katanya.

Presiden, tutur Pramono, dalam Sidang Kabinet Paripurna telah menyampaikan bahwa era ke depan adalah era kompetisi yang menuntut semua lembaga dan kementerian untuk bekerja lebih efisien. "Termasuk perdagangan, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), perindustrian bahkan dari hulu, dari pendidikan pun akan dilakukan perubahan secara mendasar," ujarnya.

Ia menjelaskan, Presiden mengambil langkah tersebut karena menekankan bahwa pemerintah tidak lagi berorientasi pada prosedur, melainkan pada hasil. "Beliau juga akan mendorong bahwa pertumbuhan ekonomi di 2016 melebihi apa yang ditargetkan di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2016," katanya. (ama)