Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah tidak akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah meski Kementerian Agama akan membentuk direktorat khusus yang mengurusi ibadah ini.
"Tidak benar berita yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah. Itu sama sekali tidak benar," kata Menag Lukman lewat keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (15/12).
Informasi yang benar kata Lukman ialah pemerintah sedang memperbaiki sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah juga katanya sedang membangun regulasi dan sistem pengawasan sehingga siapapun yang menyelenggarakan umrah bisa dilakukan secara akuntabel. “Dan transparan,” kata Lukman.
Perbaikan penyelenggaran umrah kata Lukman akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Alasannya, masyarakat tidak akan dirugikan oleh sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang nakal dengan menipu calon jamaah umrah.
Kemenag katanya sedang mengkaji penerapan aturan batas minimal biaya umrah. Hal ini dilakukan lantaran selama ini ditemukan beberapa biro perjalanan umrah yang menawarkan dengan biaya sangat murah dan tidak masuk akal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(antara/bag)