Jelang Putusan, Jokowi Minta MKD Dengarkan Suara Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan para anggota legislatif yang duduk di kursi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mendengarkan suara publik dalam memutuskan kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Menanggapi pencatutan namanya dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rekaman pembicaraan tiga orang mengenai kontrak kerja PT Freeport Indonesia, Jokowi mengaku selama ini terus mengikuti proses yang berlangsung di MKD.

"Setiap hari saya selalu memantau, mengikuti jalannya proses di MKD. Selalu saya ikuti," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

Dari apa yang diikutinya, Jokowi pun menyarankan agar para anggota dewan yang bertugas di instrumen legislatif itu melihat fakta-fakta yang ada, sebelum akhirnya mengambil keputusan kasus ini.

Pilihan Redaksi Agung Laksono: MKD Jangan Main-main Bikin Putusan Setya Yorrys: Tak Semudah Itu Copot Setya Novanto dari Ketua DPR Agung Laksono: Akrobat Politik MKD Bisa Merusak Stabilitas Junimart Klaim Saling Lapor Buktikan Anggota MKD Tak Beretika

Tak hanya itu, Jokowi pun meminta agar mereka mendengarkan suara publik.

"Saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya. Kedua, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat. Cukup," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengisyaratkan adanya pencopotan Setya Novanto dari kursi orang nomor satu di DPR RI. Hal ini diungkapkan Junimart usai rapat internal MKD untuk mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran etik Setya, di DPR RI, Senayan, Jakarta, semalam.

Junimart mengungkapkan, dalam perkara ini Setya tidak mungkin kembali dikenakan sanksi ringan. Sebab, dalam perkara pertemuan dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Setya telah dikenakan sanksi ringan.

Menurutnya, sanksi kepada Setya harus bersifat akumulasi. Sehingga, dia menilai Setya dapat dikenakan sanksi pelanggaran sedang, jika terbukti bersalah.

"Tidak boleh dua kali pelanggaran ringan. Harus akumulasi. Jadi sudah masuk ke pelanggaran sedang. Apa itu sedang? Pencopotan dari Pimpinan DPR," ujar Junimart.

Rapat internal MKD memutuskan perkara pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto akan diambil besok, Rabu (16/12).

"Dengan perdebatan-perdebatan cukup panjang, diputuskan hari Rabu pukul 13.00 dilakukan konsinyering untuk mengambil keputusan terhadap perkara ini," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Konsinyering dilakukan karena dalam rapat internal MKD telah memutuskan tidak memanggil pengusaha M. Riza Chalid. Selain itu, alat bukti rekaman asli yang dimiliki Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak bisa didapatkan.

Dengan demikian, Junimart mengatakan pada konsinyering Rabu mendatang, masing-masing anggota MKD akan membuat pertimbangan, pendapat dan kesimpulan dalam bentuk keputusan hukum yang bersifat etika.

"Setelah konsinyering kami akan bacakan keputusan dalam sidang terbuka secara umum," ucap Junimart.

Junimart mengaku telah memiliki kesimpulan tersendiri dalam perkara ini. Namun, dia enggan mengungkapkannya saat ini dan akan membukanya pada Rabu mendatang.

Selain keputusan melakukan konsinyering, rapat internal MKD malam ini juga memutuskan tidak akan memanggil kembali M. Riza Chalid.

Sebelumnya, MKD telah mendengar keterangan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. MKD juga telah melakukan panggilan kedua terhadap Riza. Namun, Riza kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan MKD.

Lihat juga: Ruhut Sebut Setya Novanto Muka Badak

(meg)