Jokowi Beri Penghargaan Keterbukaan Informasi pada Kemenkeu
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 16 Des 2015 03:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik kepada Kementerian Keuangan yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai kementerian yang memiliki komitmen keterbukaan publik paling tinggi.
"Untuk kategori kementerian, posisi pertama hingga kesepuluh yakni, pertama Kementerian Keuangan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Sekretariat Negara," ujar Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipo.
Hasil tersebut disampaikan Abdul saat membacakan laporan penghargaan yang akan diberikan Presiden di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). Dia menjelaskan, penilaian dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner penilaian mandiri (self assessment questionnaire) ke seluruh badan publik.
Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh badan publik itu sendiri, imbuhnya, kemudian dilakukan verifikasi dan visitasi, sebelum akhirnya dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di situs resmi badan publik atau kopian yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner.
Selain kementerian, KIP pun memberikan penghargaan pada kategori lainnya, di antaranya pemerintah provinsi, lembaga negara, lembaga nonstruktural, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi negeri dan partai politik nasional.
Untuk kategori pemerintah provinsi, Abdul memaparkan, peringkat pertama hingga kesepuluh yakni, Aceh dengan nilai keterbukaan informasi sebanyak 94.111, Jawa Timur (88.639), Kalimantan Timur (81.188), Nusa Tenggara Barat (80.417), Jawa Tengah (74.861), Jawa Barat (72.994), Kalimantan Barat (71.623), Banten (71.172), Sumatera Selatan (70.397) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (61.206).
Sementara untuk kategori universitas, Abdul menyebutkan, secara berturut-turut dari urutan pertama hingga sepuluh di antaranya, Universitas Brawijaya Malang dengan nilai keterbukaan informasi 87.861, Universitas Gadjah Mada (77.653), Universitas Padjajaran (62.986), Universitas Indonesia (62.796), Institut Teknologi Sepuluh November (45.560), Universitas Sumatera Utara (41.236), Universitas Jambi (36.597), Universitas Lambung Mangkurat (33.875), Universitas Bengkulu (32.833) dan UIN Sunan Gunung Jati (31.039).
Abdul mengumumkan, untuk kategori lembaga nonstruktural, peringkat pertama sebagai lembaga dengan keterbukaan informasi diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan nilai keterbukaan informasi 86.750. Posisi kedua dan seterusnya yakni Komisi Pemilihan Umum (67.117), Komisi Pemberantasan Korupsi (66.850), Dewan Ketahanan Nasional (65.621), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (64.843), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (53.320), Dewan Pertimbangan Presiden (50.967), Badan Pengawas Pemilu (35.924), Dewan Jaminan Sosial Nasional (29.804), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (27.746).
Sementara itu, dalam kategori badan pemerintah lembaga negara, yang dianggap mempunyai komitmen keterbukaan publik peringkat pertama hingga ke sepuluh yakni Arsip Nasional RI (98.056), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (95.511), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Indonesia (85.556), Komisi Yudisial (83.779), BPKP (83.382), Bank Indonesia (83.223), Badan Tenaga Nuklir Nasional (80.667), Badan Pemeriksa Keuangan (74.981), Kejaksaan Agung (70.390), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (68.327).
"Dan untuk kategori partai politik, tidak ada pemeringkatan. Posisinya semua sama, yakni Partai Nasional Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Gerindra," kata Abdul.
Setelah memberikan penghargaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, saat ini dunia berada dalam era baru di mana pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang mudah. Dia menuturkan, rakyat ingin transparansi dan keterbukaan informasi. Rakyat, ucapnya, juga ingin berhubungan dengan pemerintah secara interaktif, dialogis, dan responsif.
"Untuk itu pemerintah semua tingkat, dari pusat sampai daerah, BUMN, perguruan tinggi, institusi lain harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka. Open government," katanya.
Menurut sang kepala negara, hanya dengan pemerintah yang terbuka, negara mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik hingga membuka pengawasan oleh masyarakat.
"Pemerintah terbuka di semua tingkatan, membangun legitimasi, kepercayaan publik. Pemerintah terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalitas, pola pikir, di kalangan birokrasi, pemerintah, dan badan publik, namun reformasi sistem e-government," katanya.
Dengan teknologi informasi, imbuh Jokowi, pemerintah menyediakan informasi aktual dan kebijakan yang akan dan sudah dibuat. Dia memastikan bahwa di sana rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah secara transparan, termasuk anggaran publik.
(meg)
"Untuk kategori kementerian, posisi pertama hingga kesepuluh yakni, pertama Kementerian Keuangan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Sekretariat Negara," ujar Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain kementerian, KIP pun memberikan penghargaan pada kategori lainnya, di antaranya pemerintah provinsi, lembaga negara, lembaga nonstruktural, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi negeri dan partai politik nasional.
Sementara untuk kategori universitas, Abdul menyebutkan, secara berturut-turut dari urutan pertama hingga sepuluh di antaranya, Universitas Brawijaya Malang dengan nilai keterbukaan informasi 87.861, Universitas Gadjah Mada (77.653), Universitas Padjajaran (62.986), Universitas Indonesia (62.796), Institut Teknologi Sepuluh November (45.560), Universitas Sumatera Utara (41.236), Universitas Jambi (36.597), Universitas Lambung Mangkurat (33.875), Universitas Bengkulu (32.833) dan UIN Sunan Gunung Jati (31.039).
Abdul mengumumkan, untuk kategori lembaga nonstruktural, peringkat pertama sebagai lembaga dengan keterbukaan informasi diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan nilai keterbukaan informasi 86.750. Posisi kedua dan seterusnya yakni Komisi Pemilihan Umum (67.117), Komisi Pemberantasan Korupsi (66.850), Dewan Ketahanan Nasional (65.621), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (64.843), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (53.320), Dewan Pertimbangan Presiden (50.967), Badan Pengawas Pemilu (35.924), Dewan Jaminan Sosial Nasional (29.804), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (27.746).
Sementara itu, dalam kategori badan pemerintah lembaga negara, yang dianggap mempunyai komitmen keterbukaan publik peringkat pertama hingga ke sepuluh yakni Arsip Nasional RI (98.056), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (95.511), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Indonesia (85.556), Komisi Yudisial (83.779), BPKP (83.382), Bank Indonesia (83.223), Badan Tenaga Nuklir Nasional (80.667), Badan Pemeriksa Keuangan (74.981), Kejaksaan Agung (70.390), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (68.327).
"Dan untuk kategori partai politik, tidak ada pemeringkatan. Posisinya semua sama, yakni Partai Nasional Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Gerindra," kata Abdul.
Setelah memberikan penghargaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, saat ini dunia berada dalam era baru di mana pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang mudah. Dia menuturkan, rakyat ingin transparansi dan keterbukaan informasi. Rakyat, ucapnya, juga ingin berhubungan dengan pemerintah secara interaktif, dialogis, dan responsif.
"Untuk itu pemerintah semua tingkat, dari pusat sampai daerah, BUMN, perguruan tinggi, institusi lain harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka. Open government," katanya.
Menurut sang kepala negara, hanya dengan pemerintah yang terbuka, negara mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik hingga membuka pengawasan oleh masyarakat.
"Pemerintah terbuka di semua tingkatan, membangun legitimasi, kepercayaan publik. Pemerintah terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalitas, pola pikir, di kalangan birokrasi, pemerintah, dan badan publik, namun reformasi sistem e-government," katanya.
Dengan teknologi informasi, imbuh Jokowi, pemerintah menyediakan informasi aktual dan kebijakan yang akan dan sudah dibuat. Dia memastikan bahwa di sana rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah secara transparan, termasuk anggaran publik.
(meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK