Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai penilaian yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait akuntabilitas dari DKI Jakarta. Dalam penilaian tersebut, DKI Jakarta mendapat nilai CC alias tidak bagus.
Ahok, sapaan Basuki, mengungkapkan kemungkinan besar akuntabilitas DKI dianggap jelek lantaran penyusunan anggaran yang selama ini tidak pernah sesuai dengan yang diperintahkan Kementerian Dalam Negeri.
"DKI memang tak pernah mengikuti Peraturan Mendagri dalam menentukan KUA-PPAS, baru saat APBD 2016 penganggarannya dengan cara e-planning atau e-musrenbang," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok pun menegaskan bahwa untuk 2016 mendatang Pemprov DKI terus melakukan evaluasi pribadi agar kejadian di tahun-tahun sebelumnya tak berulang. Bahkan dia mengakui bahwa dalam penganggaran 2015 banyak kesalahan yang dibiarkan terlebih dahulu.
Namun begitu Ahok menolak jika dikatakan bahwa pembiaran itu dilakukan dengan sengaja. Menurutnya kedatangan dirinya ke Jakarta bersama Joko Widodo pada 2012 silam tidak akan mengubah Jakarta begitu cepat.
Berbagai perlawanan diberikan oleh para oknum mulai dari anggaran 2013 hingga yang terbaru adalah 2015. Kasus UPS di anggaran 2014 menjadi aalah aatu contoh permainan yang dilakukan oleh para oknum.
"Masuk di 2016 saya baru lakukan penyisiran, DPRD pun mau bekerja sama dan hasilnya ini untuk pertama kalinya KUA-PPAS DKI memiliki angka yang terperinci," ujarnya.
(pit)