Keberadaan Polisi di Pimpinan KPK Baru Jadi Sorotan
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Jumat, 18 Des 2015 14:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki lima pimpinan baru yang akan meneruskan agenda antikorupsi selama empat tahun mendatang. Para mantan pimpinan KPK periode sebelumnya menyoroti keberadaan unsur Polri di tubuh punggawa antirasuah yang baru yaitu Staf Ahli Kapolri Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan.
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Periode 2007-2011 Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Bibit Samad Rianto menyebut, keberadaan Basaria harus membawa dampak positif bagi hubungan KPK dengan Polri. “Semoga dengan ada unsur polisi jadi lebih baik, asal jangan didikte karena bagaimana pun sekarang sudah menjadi bagian dari KPK,” kata Bibit ketika dihbungi CNN Indonesia hari ini, Jumat (18/12).
Bibit mengatakan, hubungan antara KPK dengan Polri harmonis saat Korps Bhayangkara itu dipimpin oleh Jenderal (Purn) Sutanto. Namun keadaan menjadi berbalik setelah kepemimpinan Sutanto digantikan oleh Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri yang dilantik pada 30 September 2008.
“Saat Polri dipimpin Pak Tanto kami baik-baik saja, setelah itu, kita tahu mulai ada istilah Cicak vs Buaya,” ujar Bibit.
Bibit meminta Basaria menjembatani komunikasi yang efektif dan efisien dengan pimpinan Polri demi melanjutkan perjuangan memberantas korupsi. Jika dimungkinkan, nota kesepahaman (MoU) yang pernah dibuat antara KPK dengan Polri bisa ditinjau ulang agar menjadi lebih baik lagi.
“Penting untuk memperbaiki perjanjian yang sebelumnya karena mungkin ada yang sudah tidak relevan,” tutur Bibit, yang sempat dijadikan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Polri tahun 2009.
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Periode 2007-2011 Haryono Umar mengatakan, keberadaan Basaria dalam unsur pimpinan bisa memudahkan pekerjaan di bidang penindakan korupsi.
“Ibu Basaria itu polisi, para penyidik KPK juga dari polisi, jadi mungkin bisa satu pengertian dan pemahaman dalam ekspos perkara di KPK,” ujar Haryono ketika dihubungi CNN Indonesia.
Menurut Haryono, ketegangan antara KPK dengan Polri yang terjadi pada dua periode pimpinan antirasuah memang terjadi karena komunikasi yang dibangun kurang efektif. Apalagi unsur Polri sama sekali tidak ada dalam kepemimpinan KPK periode ketiga tahun 2011-2015.
“Di tingkat pimpinan enggak ada polisi, di tingkat direktur enggak ada, dan deputi juga tidak ada. Jadi memang agak sulit komunikasi. Kalau sekarang pimpinan sudah ada, direktur sudah ada, dan ada Kepala Biro juga dari polisi. Seharusnya semakin baik,” kata Haryono.
Selain Basaria yang baru terpilih menjadi pimpinan, unsur kepolisian di KPK yaitu Direktur Penyidikan KPK Komisaris Besar Aris Budiman dan Kepala Biro Hukum KPK Komsaris Besar Setiadi.
Sementara itu, Mohammad Jasin yang juga menjabat pimpinan KPK periode 2007-2011 menyatakan, komunikasi lembaga antirasuah dengan Polri harus sebatas hubungan koordinasi dan supervisi. “Komunikasi memang harus lebih baik, koordinasi lebih efektif, tetapi jangan semua kasus korupsi diserahkan kepada polisi. Tetap harus berpedoman pada undang-undang,” ujar Jasin.
KPK telah memiliki pimpinan yang baru setelah dipilih Komisi Hukum DPR, Kamis malam (17/12). Mereka adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo yang menjadi Ketua KPK setelah memperoleh suara tertinggi sebanyak 53 suara. Disusul oleh Staf Ahli Kapolri Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan yang mendapatkan 51 suara.
Tiga pimpinan terpilih lainnya adalah Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata (45 suara), Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Laode Muhammad Syarif (37 suara), dan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara Thony Saut Situmorang (36 suara). (rdk)
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Periode 2007-2011 Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Bibit Samad Rianto menyebut, keberadaan Basaria harus membawa dampak positif bagi hubungan KPK dengan Polri. “Semoga dengan ada unsur polisi jadi lebih baik, asal jangan didikte karena bagaimana pun sekarang sudah menjadi bagian dari KPK,” kata Bibit ketika dihbungi CNN Indonesia hari ini, Jumat (18/12).
Bibit mengatakan, hubungan antara KPK dengan Polri harmonis saat Korps Bhayangkara itu dipimpin oleh Jenderal (Purn) Sutanto. Namun keadaan menjadi berbalik setelah kepemimpinan Sutanto digantikan oleh Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri yang dilantik pada 30 September 2008.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bibit meminta Basaria menjembatani komunikasi yang efektif dan efisien dengan pimpinan Polri demi melanjutkan perjuangan memberantas korupsi. Jika dimungkinkan, nota kesepahaman (MoU) yang pernah dibuat antara KPK dengan Polri bisa ditinjau ulang agar menjadi lebih baik lagi.
“Ibu Basaria itu polisi, para penyidik KPK juga dari polisi, jadi mungkin bisa satu pengertian dan pemahaman dalam ekspos perkara di KPK,” ujar Haryono ketika dihubungi CNN Indonesia.
Menurut Haryono, ketegangan antara KPK dengan Polri yang terjadi pada dua periode pimpinan antirasuah memang terjadi karena komunikasi yang dibangun kurang efektif. Apalagi unsur Polri sama sekali tidak ada dalam kepemimpinan KPK periode ketiga tahun 2011-2015.
“Di tingkat pimpinan enggak ada polisi, di tingkat direktur enggak ada, dan deputi juga tidak ada. Jadi memang agak sulit komunikasi. Kalau sekarang pimpinan sudah ada, direktur sudah ada, dan ada Kepala Biro juga dari polisi. Seharusnya semakin baik,” kata Haryono.
Selain Basaria yang baru terpilih menjadi pimpinan, unsur kepolisian di KPK yaitu Direktur Penyidikan KPK Komisaris Besar Aris Budiman dan Kepala Biro Hukum KPK Komsaris Besar Setiadi.
Sementara itu, Mohammad Jasin yang juga menjabat pimpinan KPK periode 2007-2011 menyatakan, komunikasi lembaga antirasuah dengan Polri harus sebatas hubungan koordinasi dan supervisi. “Komunikasi memang harus lebih baik, koordinasi lebih efektif, tetapi jangan semua kasus korupsi diserahkan kepada polisi. Tetap harus berpedoman pada undang-undang,” ujar Jasin.
KPK telah memiliki pimpinan yang baru setelah dipilih Komisi Hukum DPR, Kamis malam (17/12). Mereka adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo yang menjadi Ketua KPK setelah memperoleh suara tertinggi sebanyak 53 suara. Disusul oleh Staf Ahli Kapolri Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan yang mendapatkan 51 suara.
Tiga pimpinan terpilih lainnya adalah Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata (45 suara), Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Laode Muhammad Syarif (37 suara), dan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara Thony Saut Situmorang (36 suara). (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK