KPK Fokus Pencegahan Korupsi Meski Tak Pernah Disorot

Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Selasa, 15 Des 2015 20:48 WIB
Selama ini publik menurut Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki selalu memusatkan perhatian pada upaya penindakan yang dilakukan.
KPK selama ini mengklaim sudah lebih banyak mencurahkan anggaran dan sumber daya untuk pencegahan korupsi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki berpendapat kasus korupsi pada 2015 sebenarnya tidak lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini korupsi terlihat semakin banyak karena era keterbukaan.

Lebih lanjut, Ruki juga menjelaskan bahwa KPK selama ini selalu lebih berfokus pada aspek pencegahan korupsi dibandingkan penindakan. Namun, ia menilai selama ini perhatian media lebih tersedot ke penindakan sehingga terkesan KPK berfokus pada penindakan.

"Dari perspektif kami, sumber daya kami lebih banyak untuk pencegahan, baik dari segi waktu, biaya, tenaga, serta pikiran. Namun, masalah pencegahan enggak terlalu menarik perhatian," katanya.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga mengatakan, selama ini aspek pencegahan juga dilakukan dengan mengkaji penyelamatan sumber daya alam. Misalnya, terkait izin pertambangan dan eksploitasi di bidang perkebunan dan kelautan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami melihat izin pertambangan banyak yang tidak clean and clear. Padahal, sudah ada sistemnya. Namun setelah kami pantau, ada beberapa izin yang dicabut atau diminta perbaikan," katanya.

Selain itu, Zul (sapaan akrab Zulkarnain) juga mengatakan pengadaan barang dan jasa juga jadi perhatian KPK. Pasalnya, sering ditemui masalah dalam pengadaan barang dan jasa.

Perbaikan dalam hal tata kelola minyak dan gas juga jadi perhatian oleh KPK. Beberapa kali, dilakukan sidak untuk memantau pengelolaan minyak dan gas di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami juga mendorong dibentuknya unit pengendalian gratifikasi di tiap-tiap kementerian dan lembaga. Sejauh ini sudah ada 140 unit," katanya.

Kendati sudah ada unit-unit tersebut, Zul mengatakan ada beberapa unit yang tidak menerima laporan gratifikasi sama sekali. Ia kemudian mempertanyakan apakah hal itu memang dikarenakan tidak adanya gratifikasi atau karena keengganan melapor. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER