Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengakui hubungan antara institusinya dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dipererat. Dia berharap Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan yang terpilih sebagai salah satu pimpinan komisi antikorupsi bisa membenahi hal tersebut.
"Tentu pesannya kami bisa bekerjasama lebih erat, lebih sinergi di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Badrodin di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (17/12).
Dia juga yakin Basaria bisa membawa KPK menjadi lebih hebat dan lebih maju dalam pemberantasan korupsi. Secara umum, menurut Badrodin, semua calon pimpinan KPK terpilih juga tentu sudah memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya sudah melalui tahapan seleksi, sudah memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan, dikirim ke DPR dan dipilih lima orang. Saya selaku mitra KPK tentu mengucapkan selamat," kata Badrodin.
Dia berharap hubungan antara Polri dan KPK ke depannya tidak hanya sebatas kerjasama nota kesepahaman. Menurutnya, perlu ada interaksi di luar batasan-batasan itu agar kedua institusi dapat lebih bersinergi.
"Harus lebih keras karena kerja sama itu, sinergi itu perlu ada interaksi, kerja sama, ada saling kepercayaan tidak hanya pimpinan tapi juga pelaksana sampai di bawah," kata Badrodin.
Mengenai keanggotaan Basaria, Badrodin menjelaskan anak buahnya itu tidak bisa lagi menyandang status perwira tinggi Korps Bhayangkara. Sebagai pimpinan KPK, polisi wanita pertama berpangkat bintang dua itu harus mengundurkan diri dari Polri.
Namun, hingga kini, kata Badrodin, perempuan yang semalam dipilih Komisi Hukum DPR sebagai pimpinan KPK itu belum memberikan surat pengunduran diri.
Lima pimpinan KPK sudah dipilih oleh Komisi III DPR tadi malam. Mereka adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo yang menjadi Ketua KPK setelah memperoleh suara tertinggi sebanyak 53 suara dan Basaria yang memperoleh 51 suara.
Tiga pimpinan terpilih lainnya adalah Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata (45 suara), Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Laode Muhammad Syarif (37 suara), dan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara Thony Saut Situmorang (36 suara).
Mengomentari terpilihnya lima orang ini, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Periode 2007-2011 Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Bibit Samad Rianto menyebut keberadaan Basaria harus membawa dampak positif bagi hubungan KPK dengan Polri.
“Semoga dengan ada unsur polisi jadi lebih baik, asal jangan didikte karena bagaimana pun sekarang sudah menjadi bagian dari KPK,” kata Bibit ketika dihubungi CNN Indonesia.
Bibit mengatakan, hubungan antara KPK dengan Polri harmonis saat Korps Bhayangkara dipimpin oleh Jenderal (Purn) Sutanto. Namun keadaan menjadi berbalik setelah kepemimpinan Sutanto digantikan oleh Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri yang dilantik pada 30 September 2008.
“Saat Polri dipimpin Pak Tanto kami baik-baik saja, setelah itu, kita tahu mulai ada istilah Cicak vs Buaya,” ujar Bibit.
(sur)