Ketua KPK Diminta Buat Sistem Antikorupsi Pengadaan Barang
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Jumat, 18 Des 2015 15:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015-2019 setelah mengantongi suara terbanyak dalam pemilihan, Kamis malam (18/12). Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011 Haryono Umar menyebut Agus memiliki pemahaman dan pengalaman yang kuat di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Sebanyak 70 persen korupsi di Indonesia masuk lewat pengadaan barang dan jasa. Pak Agus sangat kuat di bidang itu sehingga harus bisa membuat sistem untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa,” kata Haryono kepada CNN Indonesia hari ini, Jumat (18/12).
Haryono menyebutkan, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa memang menjadi kasus yang paling banyak ditangani KPK. Hal ini karena segala modus korupsi di sektor itu bisa terjadi di antaranya mark up atau penggelembungan dana, merekayasa pengadaan, mempermainkan harga perkiraan sendiri (HPS), melakukan upaya suap menyuap, dan praktik gratifikasi.
“Semua modus itu terjadi dan kami temukan. Jadi Pak Agus harus membuat terobosan ssitem agar pengadaan barang dan jasa tidak bisa dijebol,” tutur Haryono.
Dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, Haryono mengingatkan bahwa perilaku curang sudah dimulai sejak proses pengadaan berada pada tahap pra perencanaan. Bahkan sebelum anggaran ada, praktik korupsi sudah mulai direncanakan.
Untuk itu Haryono meminta pimpinan KPK periode 2015-2019 untuk mengurangi kegiatan sosialisasi yang hanya bersifat komunikasi.
“Harus ada sistem. Harus ada upaya lain dengan sistem untuk mencegah terjadi rekayasa yang selama ini sudah dimulai sebelum ada anggaran. Mata rantai korupsi ini harus dicegah,” ujarnya.
Berdasarkan data KPK yang diakses CNN Indonesia hari ini, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK mencapai total 138 kasus sejak tahun 2004. Data per November 2015 menyebutkan, dari 50 kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu sepanjang tahun ini, 10 kasus di antaranya adalah terkait pengadaan barang dan jasa, tertinggi kedua setelah kasus suap sebanyak 35 perkara.
Jenis perkara lain yang selama ini ditangani KPK yaitu korupsi terkait perizinan, pungutan yang tak sesuai ketentuan, penyalahgunaan anggaran, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan merintangi proses hukum di KPK.
Sementara data pelaku korupsi menunjukan, pejabatan Eselon I, Eselon II, dan Eselon III menempati urutan teratas dengan jumlah paling banyak melakukan tindakan koruptif sebanyak total 123 orang, sama dengan jumlah pihak swasta. Jumlah itu diikuti dengan Anggota DPR dan DPRD 94 orang, serta wali kota dan bupati sebanyak 49 orang.
Pimpinan KPK terpilih Thony Saut Situmorang mengatakan, KPK Jilid IV akan menekan menteri dan kepala lembaga negara untuk tidak memanfaatkan pejabat eselon untuk melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa.
“Kami akan tekan para menteri untuk tidak memerintahkan pejabat eselonnya melakukan praktik korupsi, termasuk menggelembungkan anggaran pengadaan dan lainnya. Karena memang terjadi pejabat eselon itu diperintah menteri,” ujar Saut saat berbincang dengan CNN Indonesia hari ini, Jumat (18/12). (rdk)
“Sebanyak 70 persen korupsi di Indonesia masuk lewat pengadaan barang dan jasa. Pak Agus sangat kuat di bidang itu sehingga harus bisa membuat sistem untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa,” kata Haryono kepada CNN Indonesia hari ini, Jumat (18/12).
Haryono menyebutkan, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa memang menjadi kasus yang paling banyak ditangani KPK. Hal ini karena segala modus korupsi di sektor itu bisa terjadi di antaranya mark up atau penggelembungan dana, merekayasa pengadaan, mempermainkan harga perkiraan sendiri (HPS), melakukan upaya suap menyuap, dan praktik gratifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, Haryono mengingatkan bahwa perilaku curang sudah dimulai sejak proses pengadaan berada pada tahap pra perencanaan. Bahkan sebelum anggaran ada, praktik korupsi sudah mulai direncanakan.
“Harus ada sistem. Harus ada upaya lain dengan sistem untuk mencegah terjadi rekayasa yang selama ini sudah dimulai sebelum ada anggaran. Mata rantai korupsi ini harus dicegah,” ujarnya.
Berdasarkan data KPK yang diakses CNN Indonesia hari ini, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK mencapai total 138 kasus sejak tahun 2004. Data per November 2015 menyebutkan, dari 50 kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu sepanjang tahun ini, 10 kasus di antaranya adalah terkait pengadaan barang dan jasa, tertinggi kedua setelah kasus suap sebanyak 35 perkara.
Jenis perkara lain yang selama ini ditangani KPK yaitu korupsi terkait perizinan, pungutan yang tak sesuai ketentuan, penyalahgunaan anggaran, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan merintangi proses hukum di KPK.
Sementara data pelaku korupsi menunjukan, pejabatan Eselon I, Eselon II, dan Eselon III menempati urutan teratas dengan jumlah paling banyak melakukan tindakan koruptif sebanyak total 123 orang, sama dengan jumlah pihak swasta. Jumlah itu diikuti dengan Anggota DPR dan DPRD 94 orang, serta wali kota dan bupati sebanyak 49 orang.
Pimpinan KPK terpilih Thony Saut Situmorang mengatakan, KPK Jilid IV akan menekan menteri dan kepala lembaga negara untuk tidak memanfaatkan pejabat eselon untuk melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa.
“Kami akan tekan para menteri untuk tidak memerintahkan pejabat eselonnya melakukan praktik korupsi, termasuk menggelembungkan anggaran pengadaan dan lainnya. Karena memang terjadi pejabat eselon itu diperintah menteri,” ujar Saut saat berbincang dengan CNN Indonesia hari ini, Jumat (18/12). (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK