Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dipilih Komisi III DPR, Saut Sitomorang, menyatakan akan mementingkan sektor pencegahan setelah dilantik Presiden Joko Widodo, pada Senin pekan depan.
Menurut mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara itu, pencegahan lebih efektif mencegah uang negara hilang dibandingkan sektor penindakan yang disebutnya memiliki ongkos operasional tinggi.
"Metode mengembalikan uang negara itu harus diubah. Hukum harus lebih efisien," tuturnya pada sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Sabtu (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal tersebut, Saut menuturkan pada periode kepemimpinan KPK yang baru, 80 persen kinerja komisi antirasuah akan diarahkan ke sektor pencegahan.
Ia menilai, upaya preventif pemberantasan korupsi itu dapat meningkatkan kas negara tanpa perlu melewati persoalan pelik akibat pemidanaan seseorang.
Saut menjadikan United Nations Convention against Corruption sebagai salah satu dasar pemikirannya. Ia berkata, konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia itu juga cenderung mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan.
"Saya akan tetap konsisten di situ walaupun harus berdarah-darah. Walaupun begitu, menangkap 'ikan besar' tetap harus dilakukan," tuturnya.
Komputer SuperDi sisi lain, Saut memaparkan keinginannya menciptakan komputer super yang berisi data-data kerugian negara di pelbagai sektor.
"Saya ingin membuat
super computer yang in line dengan e-KTP. Negara lain sudah punya tiga, Indonesia satu pun tidak punya," katanya.
Gagasan itu sebelumnya sudah ia kemukakan saat menjalani uji kelaikan dan kepatutan di Komisi III DPR, awal pekan ini. Saat itu ia meyakinkan anggota parlemen, sistem data tersebut dapat selesai dibangun dalam 1,5 tahun.
Selain memetakan kerugian negara, menurut Saut, data-data itu dapat digunakan untuk memaksimalkan fungsi pencegahan KPK.
(gir/gir)