Pimpinan Baru KPK: Kasus RJ Lino Tinggal Dibawa ke Pengadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat, Saut Situmorang, mengatakan pengusutan kasus yang menjerat Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino akan tetap berjalan di komisi antirasuah.

Saut, yang bersama empat pimpinan KPK baru lainnya akan dilantik Presiden Joko Widodo, Senin (21/12) depan, menilai unsur-unsur yang ditetapkan penyidik KPK saat menetapkan Lino sebagai tersangka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lihat juga: Yusril Ihsa Membeberkan Alasan jadi Pengacara RJ Lino

"Unsur-unsurnya jelas. Tinggal dibawa ke pengadilan, biarkan hakim yang bicara. Biarkan criminal justice system berjalan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/12).

Saut menekankan, para penyidik KPK tidak boleh memisahkan konsep kebenaran, keadilan dan kejujuran saat mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan Lino.

Diberitakan sebelumnya, Jumat kemarin KPK menetapkan Lino menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane di Pelindo II pada tahun 2010.

Lihat juga: Budi Waseso: Di Tangan Saya Lino Tersangka Mobile Crane

Lino disangka menyalahgunakan kewenangannya ketika menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok sebagai penyedia barang.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, para pimpinan KPK yang baru tidak memiliki pilihan lain, kecuali melanjutkan perkara Lino hingga ke persidangan.

"Sesuai undang-undang yang berlaku, KPK tidak boleh mengehentikan penyidikan dan penuntutan. Mau tidak mau, kasus ini harus sampai ke pengadilan," ujarnya.

Lihat juga: Budi Waseso Bangga KPK Tetapkan RJ Lino Tersangka

Menjadi tersangka di KPK, Lino juga terseret kasus korupsi pengadaan mobil derek di Pelindo II. Pada perkara yang tengah disidik Badan Reserse Kriminal Polri itu, Lino masih berstatus sebagai saksi.

Terkait dua perkara yang menyeret nama Lino, Saut memprediksi KPK dan Polri tidak akan saling bersaing. "Masing-masing lembaga mempunyai undang-undang yang mengatur sampai batas mana mereka harus bekerja," katanya.

(meg)