"Saya kira banjir tidak akan lama. Kalau hujan tiga hari berturut-turut sekalipun, begitu dia berhenti, saya jamin surut. Kecuali pompanya disabotase atau ada bendungan yang jebol," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12).
Bekas Bupati Belitung Timur itu pun memberi contoh apa yang terjadi semalam di mana turun hujan cukup lebat di beberapa titik di Jakarta, namun ia mengaku hampir tak melihat genangan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semalam (pompa) dites, oke. Makanya, saya enggak tahu, saya harap beberapa hari ini hujan lebat lagi, kalau perlu hujan lebat satu sampai dua jam, nanti kami tes lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mendorong Ahok untuk segera menetapkan status siaga darurat banjir.
Menurut Sutopo, status tersebut akan memudahkan BNPB menerjunkan bantuan mengingat banjir diprediksi akan melanda Jakarta pada minggu ketiga Januari 2016.
"Masa-masa ini seharusnya Gubernur sudah mengeluarkan status siaga darurat. Kalau sudah, akan ada kemudahan akses sehingga kami bisa memberikan bantuan," ujarnya.
Skenario penanggulangan banjir yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menunjukkan, banjir berpotensi terjadi di 37 kecamatan, 124 kelurahan dan 634 rukun warga.
Menurut data itu, sebanyak 24.130 warga Jakarta berpotensi tinggi terdampak banjir. Kawasan tersebut di antaranya Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cakung, yang diperkirakan akan menjadi wilayah yang paling terancam rendaman air tinggi yakni lebih dari 150 sentimeter.
"Contohnya di Jawa Barat, Riau dan Aceh. Kami bisa terbangkan helikopter untuk mengangkut logistik. Kalau tidak ada status itu, kejadiannya akan seperti tahun 2014 dan 2015," katanya.
Menurut Sutopo, status itu sebenarnya juga akan membantu Pemprov DKI Jakarta yang tidak dapat segera mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 di awal Januari.
Dia mengatakan, BNPB dapat mengisi kekosongan anggaran itu dengan dana on-call yang tersedia di institusinya. Ketika bencana terjadi, BNPB pun dapat membeli peralatan dan perlengkapan tanpa melalui proses lelang.
"Jika tidak ada status itu, kami kesulitan. Kalau kami mengintervensi, nanti malah akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.
(meg)