Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Nizar Zahro, menilai persoalan Metromini yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan akibat kelalaian petugas Dinas Perhubungan saat melakukan uji kelayakan jalan bagi kendaraan umum.
"Dishub yang mengatur Uji KIR. Harusnya kalau memang tidak lolos, jangan dikasih izin jalan," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (21/12).
Nizar menyatakan tindakan petugas yang kerap kali meloloskan Metromini tidak layak untuk beroperasi, membuat pemilik armada terus mengejar setoran dan akibatnya menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan banyak korban.
Sehingga, Nizar berpendapat bahwa persoalan itulah yang menyebabkan pemilik Metromini enggan untuk meremajakan armadanya. Proses pengawasan menurutnya menjadi masalah utama dalam upaya perbaikan layanan transportasi umum di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal kalau pengawasannya ketat, bus yang sudah tidak lolos Uji Kir, tidak dikasih izin untuk jalan, tentu pengusahanya akan berusaha untuk meremajakan armadanya," ujar Nizar.
Namun, Politikus Partai Gerindra itu sepakat dengan langkah Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sudah menindak tegas Metromini tidak layak jalan. Sebab, hal ini untuk menghindari kembali jatuhnya korban akibat Metromini.
Pemprov DKI Jakarta juga harus memikirkan solusi yang bijak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya pikir pemilik bus Metromini juga di ajak musyawarah agar juga tidak kehilangan pekerjaannya," ucap Nizar.
Seperti diketahui rencana mogok dan unjuk rasa dicanangkan oleh pihak Metromini setelah ratusan armadanya disita oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kondisi di sejumlah terminal di DKI Jakarta pun memperlihatkan ancaman Metromini tidak main-main. Mulai Terminal Blok M, Terminal Pasar Minggu, dan Terminal Manggarai tidak satupun Metromini yang tampak beroperasi.
Rencananya para sopir dan pemilik Metromini akan melakukan unjuk rasa ke kantor Balai Kota DKI Jakarta dan menuntut agar bus-bus yang disita dikembalikan ke pemiliknya.
Namun begitu, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo menegaskan hingga kini belum ada informasi bahwa akan ada unjuk rasa di kawasan Balai Kota DKI.
"Belum ada informasi ya, besok juga tak ada informasi itu," kata Hendro saat ditemui di Balai Kota DKI.
(bag)