Tolak Penggusuran, Warga Bukit Duri Mengadu ke Komnas HAM

Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Rabu, 23/12/2015 15:17 WIB
Tolak Penggusuran, Warga Bukit Duri Mengadu ke Komnas HAM Warga Bukit Duri, Jakarta, melapor ke Komnas HAM terkait rencana penggusuran di wilayah tempat tinggal mereka. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah warga Bukit Duri didampingi pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta siang ini mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengadukan rencana penggusuran. Mereka menilai penggusuran tersebut tidak adil.

Warga Bukit Duri, khususnya yang tinggal di tiga RT di RW 10 merasa kaget karena tiba-tiba mendapatkan Surat Peringatan (SP) I terkait penggusuran yang dilayangkan oleh Camat Tebet pada 18 Desember lalu.
SP I tersebut menyatakan bahwa warga yang merupakan pemilik atau penghuni rumah yang termasuk dalam RW 10 Kelurahan Bukit Duri di bantaran Kali Ciliwung harus membongkar sendiri rumah atau bangunannya dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya surat peringatan tersebut. SP I itu ditandatangani oleh Camat Tebet Mahludin.

"Pada 3 Desember lalu, warga telah diajak bicara oleh pejabat terkait soal pelebaran Kali Ciliwung. Namun, dalam pertemuan itu, pihak Kelurahan Bukit Duri hanya memutuskan sepihak bahwa warga akan dipindahkan ke rumah susun sewa di Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Pulo Gebang," kata pengacara publik LBH Jakarta Oky Wiratama saat ditemui di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/12).
Oky menjelaskan warga merasa keberatan karena merasa dibohongi. Sebebnya, pada 2012 lalu, saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, warga dijanjikan akan diberikan solusi berupa ganti rugi, dan bukannya relokasi.


"Waktu itu Jokowi bukan hanya berjanji akan mengganti rugi tanah dan bangunan, tetapi juga pohon-pohon," kata Okky.

Janji itu lewat begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Lalu, pada akhir tahun 2015, tiba-tiba muncul SP I untuk penggusuran.

"Kami setuju saja digusur, tetapi harus sesuai dengan janji yang dulu, yaitu dengan sistem ganti rugi," kata salah satu warga yang terancam digusur, Asmaludin (48).

Asmaludin mengatakan hari ini personel dari Satpol PP, camat, dan lurah telah mendatangi kawasan tempat tinggal mereka. "Tentu kami gentar juga melihat ada Satpol PP. Ibu-ibu ketakutan," katanya.

Warga lainnya, Dedin Hartono (44) merasa langkah relokasi yang diambil pemerintah akan semakin memiskinkan warga. Sebabnya, warga yang semula punya rumah sendiri harus membayar sewa rusun.

"Pindah ke rusun berarti seumur hidup harus bayar sewa. Kami dipindahkan begitu saja tanpa ada musyawarah yang membuat hati kami ikhlas. Kami, warga kecil yang lemah, hanya mau menuntut hak kami yang telah dijanjikan Jokowi," kata Dedin.

Aduan dari warga Bukit Duri ini telah diserahkan kepada staf Komnas HAM untuk diserahkan ke komisioner. Warga berharap Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi kepada pemda DKI Jakarta agar SP I ini ditunda sampai ada jalan keluar yang lebih baik.

"Kami akan coba mediasi dengan pemda. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik di pemda DKI Jakarta. Akibatnya, janji Jokowi saat ia memimpin tidak diteruskan ke penggantinya," kata Oky.

Oky menilai kebijakan relokasi ke rusunawa memang menjadi solusi yang kerap dikedepankan dalam era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal, kata Oky, sering kali itu bukanlah solusi yang diinginkan warga.

"Ada warga yang sudah cek ke rusunawa yang disediakan pemerintah dan ternyata kondisinya kumuh. Pemerintah seharusnya mengedepankan solusi yang diinginkan warga," katanya. (utd/utd)