BIN: Minimi Turun Gunung, Bukti Pendekatan Lunak Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyatakan, keputusan bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka, Nurdin Ismail alias Din Minimi, untuk menyerah dan mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa didahului kontak senjata merupakan bukti pendekatan lunak pemerintah kepada kelompok separatis.

Sutiyoso berkata, badan telik sandi akan kembali melakukan pendekatan serupa kepada sejumlah organisasi yang masih menunut pemisahan diri dari Indonesia.

"Sesuai kebijakan pemerintah terhadap pemberontak, akan ada pendekatan lunak dan damai," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (29/12), usai kembali dari markas kelompok Din di Lhokseumawe, Aceh.

Lihat juga: Din Minimi Serahkan Senjata ke Aparat Keamanan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, kelompok bersenjata yang digagas Din sebenarnya tidak menyerang masyarakat. Sebaliknya, menurut Sutiyoso, warga lokal justru mendukung gerakan Din.

Berdasarkan fakta sosial tersebut, Sutiyoso menilai keputusan Dim untuk menyerah patut disyukuri.

"Mereka dielu-elukan masyarakat, artinya mereka dapat dukungan. Kalau tidak diselesaikan sekarang, anggota mereka akan bertambah dan akan semakin sulit diselesaikan," katanya.

Lihat juga: Respons Din Minimi, KPK Siap Berantas Korupsi di Aceh

Diberitakan sebelumnya, Sutiyoso memimpin operasi intelijen untuk melemahkan kelompok yang dipimpin Din, Senin (28/12) kemarin.

Setelah berdiskusi dan menyepakati enam tuntutan, Din dan 120 anggotanya menyerahkan diri ke aparat kepolisian, Selasa pagi tadi. Mereka juga menyerahkan 15 pucuk senjata api kepada polisi.

Tuntutan kelompok Din kepada pemerintah yang disampaikan kepada Sutiyoso adalah, meneruskan upaya integerasi seperti yang diatur Perjanjian Helsinki.

Lihat juga: Kapolri: Tidak Ada Toleransi Hukuman Bagi Din Minimi

Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan anak-anak yatim piatu dan para janda yang kehilangan sanak keluarga akibat pertikaian bersenjata di Aceh.

Permintaan ketiga, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi penggunaan uang negara oleh pemerintah Aceh.

Keberadaan peninjau independen pada pemilihan gubernur Aceh pada tahun 2017 merupakan permintaan keempat kelompok itu. Terakhir, Din dan para pengikutnya meminta pengampunan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan. (bag/bag)