Cendekiawan Muslim Beri Catatan Akhir Tahun untuk Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Refleksi akhir tahun 2015 membuahkan ragam catatan kaleidoskop kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tahun 2015 menjadi tolok ukur tahun pertama kinerja Kabibet Kerja bentukan Presiden Jokowi.

Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mencatat banyaknya peristiwa yang menandai perjalanan bangsa pada setahun lebih pemerintahan Jokowi-JK. Bentangan waktu satu tahun terakhir rupanya dinilai belum membuahkan hasil yang optimal bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan mengatasi masalah yang merundung negeri.

Di bidang agama dan sosial budaya, ICMI memahami bahwa revolusi mental merupakan kebutuhan nyata bagi bangsa sebagaimana manifestasi pelaksanaan sila pertama dari pancasila. Meski demikian, para cendikiawan menilai terjemahan dan perwujudan revolusi mental selama ini belum terlihat dalam program dan kegiatan konkrit.

"Oleh karena itu ICMI menilai perlunya terjemahan visi revolusi mental dalam aksi kebihakan yang konkret, antara lain pendalaman spiritualitas setiap lembaga negara dan pemeritah," ujar Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/12).

Lihat juga: Jokowi Dapat Nilai Merah Soal Pengelolaan Hutan dan Lahan

Di bidang ekonomi, ICMI menilai perlambatan ekonomi yang disebabkan faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi sejumlah aspek, antara lain pertumbuhan yang melambat, gangguan stabilitas harga bahan pokok, pengangguran, melemahnya nilai tukar rupiah, kemiskinan, dan pemanfaatan APBN yang belum efektif.

Meski demikian, jelang pergantian tahun ICMI melihat adanya tanda-tanda pemulihan. "Oleh karena itu kami berharap tahun 2016 ekonomi mengalami pertumbuhan minimal 6 persen," kata Jimly.

Lihat juga: Setahun Jokowi-JK, Desa Masih Terpinggirkan

Di ranah politik, konstelasi dan dinamika terjadi dengan adanya dua kubu partai yang menamakan diri Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Bagaimanapun, koalisi oposisi dan pendukung pemerintah itu mulai mencair memasuki akhir tahun.

Parlemen dalam hal ini dipandang menjadi sarang kegaduhan politik. Belakangan, Setya Novanto pun harus mengundurkan diri sebagai Ketua DPR karena tersangkut kasus pelanggaran kode etik.

"Memasuki tahun 2016 ICMI menyarankan agar pemerintah menciptakan iklim kondusif terhadap perpolitikan dan partai-partai politik, pemerintah berposisi netral dan memediasi dengan arif dan bijaksana berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada," kata Jimly.

Lihat juga: Pokja Revolusi Mental, Telat Dibentuk dan Kontroversial

Sementara itu di bidang hukum dan keadilan, ICMI mencatat sejumlah peristiwa yang menandai kaleidoskop tahub 2015. Antara lain, gonjang-ganjing KPK dan Polri, adanya kalangan yang menghendaki pelemahan KPK melalui UU KPK, adanya gebrakan pemberantasan korupsi oleh Bareskrim Polri yang ditandai dengan pergantian Kabareskrim, ramainya sorotwn terhadap kasus tentang PT Pelindo II dan suap Gubernur Sumatera Utara.

Lihat juga: Genjot Mega Proyek 35000 MW, Jokowi Panggil 150 Bos Listrik

Jimly menyatakan pada tahun 2016 ICMI mengharapkan efektifnya pemberantasan korupsi, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan; semakin solidnya KPK, Polri dan Kejaksaan dalam menangani korupsi; dan terciptanya keadilan dalam aspek hukum bagi seluruh masyarakat.

ICMI dalam catatabn refleksi akhir tahunnya juga turut menyoroti aspek pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; kehiduoan sosial dan lingkungan; pemerintahan; internasional; serta ketertiban dan keamanan.

Jimly menyatakan catatan refleksi akhir tahun dari ICMI dikemukakan ke publik semata untuk mendorong kinerja penerintah agar semakin lebih baik ke depannya. Dia berharap pemerintah pada 2016 bisa bekerja lebih kompak tanpa harus diganggu oleh konflik internal maupun eksternal. (bag)